Kompas.com - 21/06/2021, 13:00 WIB
Ilustrasi Sembako KOMPAS.COM/JUNAEDIIlustrasi Sembako
Penulis Dian Ihsan
|
Editor Dian Ihsan

KOMPAS.com - Baru-baru ini publik tengah ramai dengan adanya isu pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kebutuhan pokok atau sembako.

Apabila rencana itu disahkan, bahan-bahan pokok seperti halnya beras, telur, daging, sayur-sayuran, dan semacamnya akan dikenai pajak dalam pembeliannya.

Baca juga: Polemik PPN Sembako, Ini Tanggapan Guru Besar UGM

Merespons hal itu, Ekonom Unair, Wasiaturrahma menilai pemerintah perlu menelaah secara matang sebelum memutuskan kebijakan PPN sembako.

Sebab, Indonesia sedang mengalami perlambatan ekonomi di masa pandemi Covid-19 dan tax ration mencapai 8 persen terhadap PDB.

"Jadi pengenaan PPN pada sembako sangat berhubungan dan bisa berdampak pada perut rakyat kecil," tegas dia melansir laman Unair, Senin (21/6/2021).

Dia juga menyebut, Indonesia perlu belajar dari prinsip beberapa negara maju yang menetapkan, bahwa makanan, kesehatan, dan pendidikan tidak boleh dikenakan PPN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal itu dikarenakan menyangkut kebutuhan primer dalam kehidupan.

"Itu negara maju, apalagi kita negara berkembang yang income per-kapitanya sudah sangat merosot akibat pandemi. Sekarang ini, semua mengalami penurunan daya beli masyarakat. Jadi, kebijakan harus dipertimbangkan dengan baik," jelas dosen yang akrab disapa dengan nama Rahma.

Berdampak bagi masyarakat

Dia menekankan, pengenaan PPN pada sembako akan menyulitkan masyarakat bawah yang berpenghasilan tidak tetap atau tetap, tapi rendah.

Baca juga: Sekolah Dipajaki, Pemerintah Langgar Konstitusi

Menurut dia, daya beli masyarakat saat ini sudah rendah, apabila PPN pada sembako diterapkan, maka daya beli masyarakat bawah akan semakin anjlok.

Halaman:


25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X