Untuk itu, alangkah lebih baik jika pemerintah memilih alternatif lain untuk mengubah pariwisata di Bali.
Alternatif-alternatif itu dapat seperti wisata minat khusus, wisata spriritual, dan paket-paket wisata lain yang tidak menimbulkan kerumunan dan tetap aman bagi pelaku wisata di Bali.
"Tetapi tidak harus dengan membuat ketentuan agar pegawai ASN beramai-ramai melakukan rapat-rapat dan kegiatan di Bali," jelas dia.
Wahyudi juga mengingatkan imbauan Menteri Keuangan Sri Mulyani, agar semua Kementerian/Lembaga melakukan penghematan anggaran.
Baca juga: Dosen Komunikasi UGM: Doxing Musuh Baru Kebebasan Pers
Jadi itulah artikel tanggapan UGM terkait kebijakan work from Bali yang diinisiasi oleh Menko Luhut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.