TKA China Berdatangan, Dosen UGM: Pemerintah Harus Peka Buruh Lokal

KOMPAS.com - Selama dua minggu terakhir, ratusan tenaga kerja asing (TKA) datang ke Indonesia.

Sebagai informasi, pada 8 Mei lalu ada 157 yang masuk ke Indonesia.

Baca juga: Kematian Covid-19 Naik, Epidemiolog UGM: Pemerintah Perlu Evaluasi

Selanjutnya pada 13 Mei lalu ada 110 orang TKA China yang masuk ke Indonesia lewat Bandara Soekarno Hatta.

Masuknya ratusan tenaga kerja asing ini, langsung ditanggapi oleh Dosen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM Hempri Suyatna.

Menurut Hempri, kejadian itu merupakan dampak dari penerapan implementasi UU Cipta Kerja.

Tak hanya TKA China, kata Hempri, ada juga TKA yang datang dari India.

Jadi ini merupakan dampak juga dari implementasi UU Cipta Kerja di klaster ketenagakerjaan.

"Di mana ada klausul terkait TKA tidak perlu menunggu izin tertulis Menaker, tetapi perusahaan pengguna TKA melaporkan rencana kedatangan TKA," ucap dia melansir laman UGM, Selasa (18/5/2021).

Dia menyatakan, kedatangan banyaknya tenaga kerja China disebabkan banyaknya proyek investasi yang membutuhkan tenaga kerja dari negeri tirai bambu tersebut.

Satu sisi, lanjut dia, perekrutan TKA ini merupakan hak perusahaan pengguna, tapi seharusnya pemerintah lebih peka.

Baca juga: Telanjur Mudik? Epidemiolog UGM Sarankan 3 Hal Ini

Pemerintah, sebut dia, perlu menunjukkan keberpihakan terhadap buruh-buruh lokal yang sudah menderita, karena pandemi Covid-19.

"Dan lagi pula upah tahun kemarin juga tidak naik signifikan," terangnya.

Dari kejadian ini, dia harap pemerintah lebih terbuka dan transparan dalam masalah tenaga kerja, seperti mengapa harus TKA China yang diprioritaskan.

"Jika peka dan mempunyai keberpihakan seharusnya tetap memprioritaskan buruh-buruh lokal," tegas dia.

Tak hanya itu, pemerintah juga harus mengklarifikasi terkait kedatangan TKA China secara jelas dan terbuka kepada publik.

Ketika itu dilaksanakan pemerintah, dia meyakini kontroversi seputar kedatangan tenaga kerja asing akan berkurang.

"Apalagi kedatangan TKA bersamaan dengan larangan mudik pemerintah," tuturnya.

KSPI pertanyakan sikap pemerintah

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mempertanyakan sikap pemerintah terhadap masuknya ratusan TKA China ke Indonesia saat hari raya Idul Fitri, Kamis (13/5/2021).

Baca juga: Puasa Optimalkan Imunitas, Begini Penjelasan Guru Besar IPB

Pasalnya, pada waktu yang sama, pemerintah memberlakukan larangan mudik demi mencegah penyebaran virus corona.

KSPI menilai pemerintah tak menunjukkan sikap adil kepada warganya sendiri.

"Kita setuju penyekatan itu untuk mencegah pandemi, kami setuju kebijakan itu, yang kami enggak setuju rasa keadilan itu tidak ada, TKA melenggang kangkung di tengah pandemi," kata Presiden KSPI Said Iqbal di akhir pekan lalu.

KSPI juga mempertanyakan sikap para pejabat negara terhadap masuknya ratusan TKA asal China ini.

Said mengatakan, sikap para menteri dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 yang selama ini garang menyatakan larangan mudik seolah sirna dengan hadirnya para TKA.

Alih-alih mencegah masuknya tenaga kerja asing ke Tanah Air demi mencegah penyebaran virus, para pejabat negara justru dinilai memberi karpet merah pada TKA China.

"Kegarangan hanya nampak di perbatasan-perbatasan kota dalam penyekatan-penyekatan kepada rakyat Indonesia, tajam kepada rakyat sendiri, buruh-buruh indonesia, tumpul kepada bangsa asing TKA China," ujar Said.

Baca juga: Seleksi Mandiri UPN Veteran Jakarta, Berikut Syarat dan Cara Daftarnya

Said menduga, masuknya ratusan TKA China ke Tanah Air ada kaitannya dengan kemudahan yang diberikan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.