Kasus SMKN 2 Padang, PGRI: Guru Tak Boleh Paksa Siswa

"Bukan saja melanggar undang-undang (UU), melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan," kata Nadiem.

Dia menegaskan, sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada siswa untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah.

"Apalagi jika tidak sesuai agama atau kepercayaan siswa," tegas Nadiem.

Baca juga: Lima Aspek Perubahan Kurikulum di SMK

Maka dari itu, pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak mentolerir guru dan Kepala Sekolah (Kepsek) yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi.

Sejak menerima laporan SMKN 2 Padang, lanjut Nadiem, Kemendikbud sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) dan mengambil tindakan tegas.

Dia mengapresiasi gerak cepat Pemda terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, dalam hal ini SMKN 2 Padang.

Selanjutnya, dia meminta semua Pemda agar memberi sanksi yang tegas terhadap pelanggaran disiplin bagi seluruh pihak yang terbukti terlibat.

Kemungkinan bisa juga menerapkan pembebasan jabatan.

"Agar permasalahan SMKN 2 Padang menjadi pembelajaran untuk kita bersama ke depannya," jelas dia.

Kemendikbud buat surat edaran dan hotline pengaduan

Berdasarkan kejadian ini, Kemendikbud dalam waktu dekat akan membuat surat edaran dan hotline khusus pengaduan.

Tujuannya, agar menghindari terulangnya pelanggaran serupa.

Baca juga: Kemendikbud Beri Sanksi Tegas SMKN 2 Padang

"Kami di Kemendikbud berusaha mencegah praktik-praktik intoleransi di lingkungan sekolah seperti di SMKN 2 Padang," tutur Nadiem.