KOMPAS.com – Pancasila merupakan ideologi untuk kehidupan masyarakat yang sudah ada sejak Indonesia merdeka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim turut memeringati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh setiap 1 Oktober.
“Kita mengenal Pancasila sebagai falsafah negara kita. Ideologi bangsa kita. Kita mengenal Pancasila sebagai akar yang menyambung masa lalu dan masa depan kita bersama,” ucap Nadiem dalam pidatonya pada Rabu (30/9/2020) lewat akun YouTube Kemendikbud RI.
Konsep Pancasila sebagai ideologi negara pun mulai dipahami oleh masyarakat Indonesia sejak presiden pertama, Soekarno, membuat sistem pendidikan nasional pada 1950.
Baca juga: Siswa, Ini Bentuk Pengamalan Sila Ke-4 Pancasila
Sejak Orde Lama hingga era reformasi, pendidikan kewarganegaraan atau civics telah mengalami pergantian nama.
Berdasarkan penelitian Universitas Negeri Makassar, pendidikan kewarganegaraan dibuat agar masyarakat bisa memahami nilai-nilai hukum dan moral supaya berperilaku berdasarkan nilai tersebut.
Untuk menambah pengetahuan, berikut ini merupakan pembahasan jejak pendidikan kewarganegaraan lintas zaman di Indonesia yang dirangkum dari berbagai sumber;
1. Tahun 1957
Awal mulanya, pelajaran dengan nama “Pendidikan Kewarganegaraan” (PKn) muncul pada 1957 dalam sistem pendidikan nasional.
Mata pelajaran PKn dibuat untuk mendidik anak bangsa mengenai hak dan kewajiban warga negara serta cara-cara untuk memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan.
2. Tahun 1959
Ketika Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K) mengeluarkan Surat Keputusan No. 122274/S pada 10 Desember 1959 terkait pembentukan panitia.
Panitia tersebut dibentuk atas dasar penyusunan buku pedoman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia (WNI) serta beberapa hal mengenai sejarah maupun tujuan revolusi Indonesia.
Setelah buku pedoman tersebut lahir, pelajaran PKn pun berisi materi seperti di bawah ini.
Nama PKn pun berubah menjadi “Civics”. Kondisi pendidikan dalam usai keluarnya Dekrit Presiden ini membuat Civics serupa alat untuk mendorong manifesto politik yang memiliki landasan sosialisme.