Tim Kuasa Hukum Anies-Muhaimim Kaget MK Panggil 4 Menteri

KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk memberikan keterangan pada sidang sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 pada Jumat (5/4/2024).

Empat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Juru bicara hakim MK, Enny Nurbaningsih mengatakan, pemanggilan 4 menteri menindaklanjuti dalil-dalil dari pemohon yang tidak lain adalah pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Sebagaimana dalil-dalil para pemohon, bukti-bukti yang diajukan, jawaban KPU, keterangan pihak terkait (Prabowo-Gibran, red.) dan Bawaslu, maka yang perlu untuk didalami lebih lanjut empat pihak tersebut," tutur Eny, dilansir dari Kompas.com, Senin (1/4/2024).

Keempat menteri itu dipanggil untuk mendalami pembagian bantuan sosial (bansos) yang diberikan kepada masyarakat menjelang pilpres berlangsung.

Baca juga: Isi Tuntutan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud pada Sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK

Kuasa hukum Anies-Muhaimin mengaku kaget

Kuasa hukum Anies-Muhaimin, Heru Widodo mengaku kaget dengan keputusan MK memanggil 4 menteri Kabinet Indonesia Maju tersebut.

Pasalnya, permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk menghadirkan sejumlah menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada sidang sengketa Pilpres 2024 ditolak MK.

"Itu luar biasa bagi kami. Karena dasar permohonan kami untuk mengatakan pelanggaran terukur sejak adanya putusan DKPP yang mengatakan KPU melanggar prosedur dalam menetapkan calon,” ujarnya, dilansir dari Kompas.id.

Menurut Heru, pemanggilan 4 menteri oleh MK justru mengindikasikan ada hal serius untuk digali.

"Ada hal serius yang perlu diklarifikasi oleh empat menteri yang diminta hadir,” kata dia.

Meskipun begitu, kubu Anies-Muhaimin mengapresiasi sikap MK untuk memanggil 4 menteri.

Pemanggilan tersebut menjadi tanda bahwa hakim MK bergerak atas kepentingan nurani dan demokrasi Indonesia.

Sementara itu, Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir berharap supaya empat menteri yang dipanggil dapat memberikan keterangan kepada majelis hakim.

Menurutnya, kehadiran para menteri tersebut mampu memberi gambaran kepada Majelis Hakim Konstitusi khususnya soal bansos yang digunakan untuk mengerek suara capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Khususnya Menteri Sosial Tri Rismaharini yang merupakan satu dari empat menteri yang akan dihadirkan dalam sidang sengketa pilpres," terang dia, dikutip dari Kompas.com, Senin (1/4/2024).