Kata Ganjar dan PDI-P jika Isu Wadas Dibahas dalam Debat Keempat Pilpres 2024

KOMPAS.com - Debat keempat capres-cawapres untuk Pilpres 2024 akan digelar pada 21 Januari 2024.

Sejumlah tema yang diangkat pada debat keempat tersebut seperti energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Salah satu isu yang digadang-gadang akan dibahas dalam debat keempat tersebut yaitu persoalan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Konflik ini terjadi karena adanya penolakan warga terkait rencana pembukaan pertambangan batuan andesit di Desa Wadas tersebut.

Baca juga: Beda Tanggapan Jokowi, Maruf Amin, dan KPU soal Debat Pilpres Ketiga 2024

Diketahui, batuan andesit akan digunakan untuk pembangunan Bendungan Bener yang berguna sebagai pemasok sebagian besar air ke Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, DIY.

Bandara Internasional Yogyakarta tersebut merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Lebih lanjut, konflik Wadas yang sudah terjadi sejak 2019 hingga saat ini berkaitan dengan tema besar lingkungan hidup dan agraria.

Pada rentang waktu itu, capres nomor urut 3 yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Ganjar Pranowo menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

Lantas, bagaimana tanggapan Ganjar dan PDI-P soal konflik Wadas tersebut?

Baca juga: Sorotan Sejumlah Media Asing soal Debat Capres Ketiga Pilpres 2024

Tanggapan Ganjar soal isu Wadas jika dibahas pada debat

Ganjar Pranowo mengaku tidak khawatir apabila konflik di Desa Wadas itu akan dibahas dalam debat keempat Pilpres 2024. Pihaknya bahkan berharap jika isu tersebut disinggung dalam debat capres. 

"Sebaiknya dibahas. Wadas yang itu saya selesaikan, dan itu Proyek Strategis Nasional (PSN) karena kami dilatih bertanggung jawab, ya. Dan selesai, Insya Allah selesai," ujar Ganjar dikutip dari Kompas.com, Senin (14/1/2024).

Ia menyampaikan, rencana pembukaan pertambangan batu andesit itu adalah bagian dari PSN yang digulirkan oleh pemerintah pusat.

Meski begitu, sebagai pejabat di tingkat pemerintah provinsi, ia berusaha menyelesaikan konflik tersebut yang salah satunya dengan pembayaran ganti rugi.

"Wadas kalau dari sisi penyelesaian ganti rugi dan sebagainya tinggal tiga orang. Yang lain sudah beres bahkan sudah ada yang dijadikan, bukan dijadikan, diinvestasikan hasilnya itu untuk restoran (dari hasil ganti rugi itu). Ada yang untuk usaha," kata dia.

Ia menilai, menyelesaikan konflik di daerah yang dipimpinnya adalah sebuah kewajiban.

Ganjar mengaku, pihaknya sudah melakukan kerja sama tim untuk mengurus seluruh administrasi maupun pembayaran ganti rugi tersebut.

"Nah, saya penanggung jawab wilayah yang harus saya dorong. Kami menyelesaikan itu berkomunikasi dengan baik," tuturnya.

Kemudian, ungkapnya, konflik Wadas bukanlah salah satu masalah yang diselesaikan.
Ia mengaku beberapa kali menolak proyek di Jawa Tengah karena tidak memenuhi syarat lingkungan.

Salah satu yang ia tolak adalah rencana pembangunan tambang emas di Wonogiri, Jawa Tengah. Namun sayangnya, kata dia, itu tidak pernah menjadi cerita.

"Tahukah saudara ketika saya menolak semen yang ada di Kebumen, pasti tidak pernah menjadi cerita. Dan Tahukah bahwa saya pernah menolak tambang emas yang ada di Wonogiri. Ini tidak menjadi cerita, yang jadi cerita biasanya (yang) ada konflik," ungkap Ganjar.

Baca juga: Melihat 21 Program Unggulan Ganjar-Mahfud...