Pemerintah Larang TikTok Shop dkk, Kapan Ketentuan Itu Mulai Berlaku? Ini Kata Kemendag

Kompas.com - 27/09/2023, 09:00 WIB

Alicia Diahwahyuningtyas,

Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

Alicia Diahwahyuningtyas

Penulis

Sari Hardiyanto

Editor

Lihat Foto

Ilustrasi TikTok Shop. (SHUTTERSTOCK/DONNY HERY)

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas seusai meninjau kebutuhan pokok dan membagikan beras di Pasar Legi Solo, Jawa Tengah, Minggu (24/9/2023).

KOMPAS.com - Pemerintah sepakat melarang social commerce, seperti TikTok Shop dkk untuk melakukan transaksi langsung di media sosial.

Hal tersebut telah disepakati dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/09/2023).

Selain itu, pemerintah juga akan segera merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Lantas, kapan ketentuan tersebut mulai berlaku?

Penjelasan Kemendag

Saat dikonfirmasi, Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Rifan Ardianto menyampaikan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 yang baru.

Kemungkinan Permendag baru tersebut akan diresmikan pada minggu ini.

"Tunggu pengundangan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Kami belum bisa pastikan. Mudah-mudahan dalam minggu ini," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/9/2023).

Untuk itu, ia meminta masyarakat menunggu Permendag baru agar aturannya jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah masih akan melakukan sosialisasi terlebih dulu kepada platform terkait larangan bertransaksi di media sosial tersebut.

"Setelah itu (revisi Permendag disahkan) dikasih tahu (sanksinya). Hari ini (revisi Permendag) ditandatangani," ujar Zulkifli saat dihubungi Kompas.com, Selasa (26/9/2023).

Dalam Permendag baru tersebut, kata Zulkifli, akan diatur sejumlah ketentuan terkait perniagaan elektronik.

KOMPAS.com/Labib Zamani Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas seusai meninjau kebutuhan pokok dan membagikan beras di Pasar Legi Solo, Jawa Tengah, Minggu (24/9/2023).

Salah satu ketentuan yang diatur adalah pemerintah hanya memperbolehkan media sosial digunakan untuk memfasilitasi promosi bukan untuk transaksi.

“Social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, tidak boleh transaksi langsung, bayar langsung, tidak boleh lagi," ujarnya dilansir dari laman Sekretariat Kabinet, Senin (25/9/2023).

"Dia (social commerce) hanya boleh untuk promosi seperti TV. Di TV kan iklan boleh, tapi TV kan tidak bisa terima uang kan. Jadi dia semacam platform digital, jadi tugasnya mempromosikan," lanjutnya.