Cara Membuat NPWP Online dan Offline, Berikut Syaratnya

KOMPAS.com - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dibutuhkan masyarakat sebagai sebuah identitas resmi Wajib Pajak.

Ada yang membuatnya ketika diminta pihak bank saat akan membuka rekening. Ada juga yang membukanya karena memiliki perusahaan dan wajib membayar pajak tiap tahun.

Untuk membuat NPWP bisa dilakukan dengan mudah, baik secara online maupun offline. Anda bahkan bisa membuatnya lewat smartphone dari rumah.

Apa saja persyaratannya? Berikut simak selengkapnya:

Baca juga: Punya NPWP tapi Pengangguran, Apakah Harus Lapor SPT?

Syarat membuat NPWP

Berikut persyaratan membuat NPWP untuk orang pribadi dan badan:

1. Orang pribadi

Dilansir laman Kemenkeu, untuk membuat NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi alias perseorangan, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yaitu:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau
2. fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing.

Sementara itu untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas syaratnya berupa:

1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik; atau
2. fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan wanita sudah menikah atau dikenal dengan pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, serta wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan:

1. fotokopi Kartu NPWP suami;
2. fotokopi Kartu Keluarga; dan
3. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

Baca juga: Syarat dan Cara Buat NPWP Online, Mudah Bisa Dibikin dari Rumah

2. Badan

Bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berorientasi pada profit (profit oriented) syaratnya berupa:

1. fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap;
2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
3. fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik.

Bagi Wajib Pajak badan yang tidak berorientasi pada profit (non profit oriented) dokumen yang dipersyaratkan hanya berupa:

1. fotokopi e-KTP salah satu pengurus badan atau organisasi, dan
2. surat keterangan domisili dari pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW).

Wajib Pajak badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), syaratnya berupa:

1. fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi (Joint Operation);
2. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation), atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan
4. fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

Baca juga: Apakah NPWP Anda Sudah Valid dan Aktif? Cek dengan Cara Berikut

Ada lagi yang disebut dengan Wajib Pajak Bendahara. Untuk Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan syaratnya berupa:

1. fotokopi surat penunjukan sebagai Bendahara; dan
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Untuk Wajib Pajak dengan status cabang dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dokumen yang dilampirkan berupa:

1. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat atau induk;
2. surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan; dan
3. fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa bagi Wajib Pajak badan; atau
4. fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik atau surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

Baca juga: Untuk Pelaku Usaha, Ini Cara Membuat NPWP Badan Usaha

Tempat pendaftaran NPWP

Tempat pendaftaran adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

Untuk mendaftar atau membuat NPWP, ada dua cara yakni secara online dan offline.