Membayangkan Legacy Jokowi (2): Warisan Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY

Ini adalah lanjutan dari tulisan sebelumnya. Sebelum melanjutkan membaca silakan baca serial pertama.

---------------------------

KOMPAS.com - Mulai dari mass rapid transit (MRT) hingga pemindahan Ibu Kota, Presiden Joko Widodo meninggalkan berbagai warisan.

Di sisi lain, kerjanya di dua periode ini juga sekaligus membereskan masalah dan melanjutkan keberhasian yang diwarisi presiden-presiden sebelumnya.

Dua puluh tahun setelah reformasi, Indonesia punya lima presiden. Apa saja yang mereka tinggalkan dan bisa jadi pelajaran untuk Jokowi?

Berikut catatannya...

1. BJ Habibie (Mei 1998-Oktober 1999)

Sebagai teknokrat yang tak sengaja jadi presiden, Bacharuddin Jusuf Habibie boleh dibilang sial harus memimpin Indonesia di titik terendahnya.

Indonesia harus bangkit dari krisis moneter, sekaligus memperbaiki segudang masalah negeri lewat reformasi.

Di bulan-bulan awal kepemimpinannya, Habibie membuka keran demokrasi yang mampet di zaman Soeharto.

Tak lama setelah dilantik, Habibie membebaskan 85 tapol dan napol karena berkaitan dengan gerakan separatisme dan PKI.

Iklim kebebasan juga diwujudkan dengan pengesahan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyempaikan Pendapat di Muka Umum.

Habibie kemudian mencabut ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Setelah sebelumnya pers dikontrol ketat, berkat Habibie media bangkit.

Di era Habibie pula UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disahkan. Undang-undang itu menjamin kebebasan pers yang manfaatnya kita rasakan saat ini.

Habibie juga berperan penting menghidupkan demokrasi yang tak dirasakan selama 32 tahun kepemimpinan Soeharto. Habibie melaksanakan pemilu yang demokratis.

KOMPAS/ARBAIN RAMBEY Sebuah ekspresi BJ Habibie pada sebuah acara di Gedung DPR/MPR pada tahun 1999.

Tak lagi di bawah kendali Menteri Dalam Negeri, pemilu diurus oleh lembaga independen yakni Komisi Pemilihan Umum. Tercatat pada pemilu 1999, ada 48 parpol yang bertarung.

Di antara berbagai lembaga independen yang dibentuk Habibie, salah satu yang paling penting mungkin peralihan Bank Indonesia.

Jika sebelumnya BI adalah bagian dari pemerintah, di era Habibie keduanya dipisah dan BI tak bisa lagi ditekan penguasa.

Paket restrukturasi perbankan juga menyehatkan bank-bank yang nyaris kolaps akibat krisis moneter. Lewat kebijakan ini beberapa bank di-merger untuk menjadi bank baru yang kuat dari sisi pendanaan, salah satu hasilnya adalah Bank Mandiri.

Pulihnya kepercayaan investor juga berimbas pada penguatan nilai tukar rupiah. Nilai tukar yang sempat mencapai RP 16.800 per dollar AS, menguat hingga Rp 6.500 per dollar AS di era Habibie.

Keuangan yang berimbang antara pemerintah pusat dan daerah juga diwujudkan Habibie lewat otonomi daerah. Lewat gebrakan ini, pemerintah daerah bisa mengatur rumah tangganya sendiri.

Khusus Aceh, Habibie bahkan mencabut status daerah operasi militer (DOM) yang jadi momok masyarakat Aceh di era Soeharto.

Namun, di antara berbagai kebebasan yang dibuka Habibie, kemerdekaan Timor Timur yang paling kontroversial.

Habibie menyetujui referendum atas nama hak asasi manusia. Lepasnya Timor Timur pada akhirnya yang membuat Habibie mendapat kritik keras dan menyudahi 17 bulan kepresidenannya.