Membayangkan Legacy Jokowi (2): Warisan Habibie, Gus Dur, Megawati, dan SBY

Ini adalah lanjutan dari tulisan sebelumnya. Sebelum melanjutkan membaca silakan baca serial pertama.

---------------------------

KOMPAS.com - Mulai dari mass rapid transit (MRT) hingga pemindahan Ibu Kota, Presiden Joko Widodo meninggalkan berbagai warisan.

Di sisi lain, kerjanya di dua periode ini juga sekaligus membereskan masalah dan melanjutkan keberhasian yang diwarisi presiden-presiden sebelumnya.

Dua puluh tahun setelah reformasi, Indonesia punya lima presiden. Apa saja yang mereka tinggalkan dan bisa jadi pelajaran untuk Jokowi?

Berikut catatannya...

1. BJ Habibie (Mei 1998-Oktober 1999)

Sebagai teknokrat yang tak sengaja jadi presiden, Bacharuddin Jusuf Habibie boleh dibilang sial harus memimpin Indonesia di titik terendahnya.

Indonesia harus bangkit dari krisis moneter, sekaligus memperbaiki segudang masalah negeri lewat reformasi.

Di bulan-bulan awal kepemimpinannya, Habibie membuka keran demokrasi yang mampet di zaman Soeharto.

Tak lama setelah dilantik, Habibie membebaskan 85 tapol dan napol karena berkaitan dengan gerakan separatisme dan PKI.

Iklim kebebasan juga diwujudkan dengan pengesahan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyempaikan Pendapat di Muka Umum.

Habibie kemudian mencabut ketentuan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Setelah sebelumnya pers dikontrol ketat, berkat Habibie media bangkit.

Di era Habibie pula UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers disahkan. Undang-undang itu menjamin kebebasan pers yang manfaatnya kita rasakan saat ini.

Habibie juga berperan penting menghidupkan demokrasi yang tak dirasakan selama 32 tahun kepemimpinan Soeharto. Habibie melaksanakan pemilu yang demokratis.

Tak lagi di bawah kendali Menteri Dalam Negeri, pemilu diurus oleh lembaga independen yakni Komisi Pemilihan Umum. Tercatat pada pemilu 1999, ada 48 parpol yang bertarung.

Di antara berbagai lembaga independen yang dibentuk Habibie, salah satu yang paling penting mungkin peralihan Bank Indonesia.

Jika sebelumnya BI adalah bagian dari pemerintah, di era Habibie keduanya dipisah dan BI tak bisa lagi ditekan penguasa.

Paket restrukturasi perbankan juga menyehatkan bank-bank yang nyaris kolaps akibat krisis moneter. Lewat kebijakan ini beberapa bank di-merger untuk menjadi bank baru yang kuat dari sisi pendanaan, salah satu hasilnya adalah Bank Mandiri.

Pulihnya kepercayaan investor juga berimbas pada penguatan nilai tukar rupiah. Nilai tukar yang sempat mencapai RP 16.800 per dollar AS, menguat hingga Rp 6.500 per dollar AS di era Habibie.

Keuangan yang berimbang antara pemerintah pusat dan daerah juga diwujudkan Habibie lewat otonomi daerah. Lewat gebrakan ini, pemerintah daerah bisa mengatur rumah tangganya sendiri.

Khusus Aceh, Habibie bahkan mencabut status daerah operasi militer (DOM) yang jadi momok masyarakat Aceh di era Soeharto.

Namun, di antara berbagai kebebasan yang dibuka Habibie, kemerdekaan Timor Timur yang paling kontroversial.

Habibie menyetujui referendum atas nama hak asasi manusia. Lepasnya Timor Timur pada akhirnya yang membuat Habibie mendapat kritik keras dan menyudahi 17 bulan kepresidenannya.

2. Abdurrahman Wahid (Oktober 1999-Juli 2001)

Di era Abdurrahman Wahid yang singkat, sejumlah konflik sosial yang selalu jadi masalah Indonesia, berhasil diredam.

Di Aceh dan Papua misalnya, pendekatan Gus Dur berhasil menahan gelombang separatisme tanpa kekerasan militer.

Gus Dur lah presiden yang berperan membubarkan praktik dwifungsi ABRI. Ia mengembalikan tentara ke barak. Ia juga yang memisahkan angkatan bersenjata menjadi TNI dan Polri.

Aspek sosial menjadi perhatian kiai Nahdlatul Ulama ini. Berkat Gus Dur, tahun baru Imlek yang dilarang pada masa kolonial Belanda dan dipersulit di era Soeharto, kembali menjadi hari libur nasional yang dirayakan.

Ia juga yang mengakui Kong Hu Cu sebagai tambahan agama yang diakui di Indonesia.

Gus Dur juga sempat memperjuangkan nasib para tahanan politik dan mereka yang selama ini didiskriminasikan akibat pelarangan PKI meskipun tak berhasil.

Bagi para tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, Gus Dur adalah pahlawan. Ia menyelamatkan Siti Zaenab dan Adi Asnawi yang akan dihukum gantung di Arab Saudi dan Malaysia.

Bahkan setelah tak menjadi presiden, Gus Dur pernah menampung 81 TKI yang dideportasi dari Malaysia di rumahnya di Ciganjur pada 2005.

Arah peningkatan ekonomi di era Gus Dur juga sangat baik. Tak cuma PNS yang merasakan kenaikan gaji hingga tiga kali lipat, rakyat Indonesia juga merasakan pertumbuhan ekonomi yang baik di era Gus Dur.

Pertumbuhan ekonomi yang berada di minus 3 saat ditinggalkan Habibie, tumbuh hingga ke 4,9 persen di tahun 2000.

Yang lebih penting, pertumbuhan ekonomi ini dibagi merata. Sebelum krisis ekonomi 1997, indeks ketimpangan atau rasio gini sangat tinggi.

Gus Dur yang tak menginginkan kesenjangan jadi akar konflik sosial, berhasil menurunkan rasio gini hingga 0,31, atau terendah dalam 50 tahun terakhir.

Terdekat dengan pencapaian ini hanya era Soeharto pada 1993 dengan gini ratio 0,32. Bedanya, Soeharto perlu 25 tahun untuk menurunkan gini ratio hingga ke angka ke 0,32 (1993).

Sedangkan Gus Dur hanya perlu kurang dari dua tahun untuk menurunkan koefisien gini ratio dari 0,37 (1999) ke 0,31 (2001).

3. Megawati Soekarnoputri (Juli 2001-20 Oktober 2004)

Jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap "mati" di era Jokowi, di era Megawati-lah lembaga antirasuah itu lahir.

Berkat Megawati pula saat ini setiap orang bisa memilih presiden. Sebelumnya, pemilu dilaksanakan tidak langsung. Namun Mega merintis pemilihan yang digelar langsung kendati ia akhirnya kalah di pemilu 2004.

Kekalahan Mega boleh jadi disebabkan sejumlah kebijakannya yang kontroversial.

Yang masih tersisa dan diselidiki hingga kini yakni kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia. Ketika itu, perekonomian nasional mengalami guncangan hebat akibat krisis nilai tukar yang dialami sejumlah negara di Asia.

Kurs mata uang yang tak terkendali membuat banyak nasabah yang mengambil uang dalam jumlah besar secara mendadak di perbankan.

Pemerintah berupaya meredam keresahan masyarakat itu dengan melikuidasi 16 bank umum swasta nasional. Alih-alih menenangkan masyarakat, keputusan melikuidasi bank itu justru semakin menambah kepanikan nasabah.

Setelah itu, BI terpaksa memberikan dana talangan Rp 23 triliun kepada bank-bank. Namun, kenyataannya penyaluran dana BLBI, yang menurut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencapai Rp 144,5 triliun, banyak yang diselewengkan oleh pemilik bank-bank itu sehingga menjadi beban anggaran negara.

Megawati yang diwarisi masalah penyelewengan dana BLBI memutuskan mengeluarkan penerbitan surat keterangan lunas (SKL) bagi mereka yang melunasi.

Penerbitan SKL ini pula diselewengkan dan terus diselidiki hingga kini.

Selain BLBI, krisis moneter di era Soeharto juga mewariskan utang yang besar. Megawati berusaha melunasinya dengan menjual sejumlah BUMN.

Penjualan belasan BUMN yang nilainya mencapai Rp 18,5 triliun berhasil menurunkan utang.

Salah satu privatisasi yang paling diperdebatkan ialah Indosat. Kala itu, Indosat dijual seharga Rp 4,6 triliun kepada Tamasek Holding Company, BUMN Singapura.

Lima tahun kemudian, Tamasek menjual saham Indosat kepada Qatar Telecom dengan harga mencapai tiga kali lipat.

Penjualan Indosat masih kerap diperbincangkan. Presiden Joko Widodo saat berkampanye pada 2014 mengatakan suatu saat akan membeli saham Indosat, tetapi dengan harga yang wajar.

Selain privatisasi BUMN, kebijakan lain Megawati yang kerap dipermasalahkan ialah sistem kerja alih daya atau outsourcing.

Kebijakan ini lahir lewat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang disahkan di era Mega. Undang-undang itu sebenarnya sudah jelas mengatur keberadaan perusahaan penyedia tenaga kerja.

Penyedia tenaga kerja yang berbentuk badan hukum wajib memenuhi hak-hak pekerja. Di dalamnya juga diatur bahwa hanya pekerjaan penunjang yang dapat dialihdayakan.

Akan tetapi, sistem ini banyak diprotes buruh lantaran dianggap tidak menjanjikan kepastian kesejahteraan buruh.

Mereka tidak mendapat tunjangan pekerjaan seperti karyawan pada umumnya, dan waktu kerja tidak pasti karena tergantung kesepakatan kontrak.

Sejak maraknya praktik outsourcing, Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei selalu menyertakan penghapusan outsourcing sebagai salah satu tuntutan.

Selain Undang-undang Ketenagakerjaan, Megawati mewarisi banyak undang-undang lainnya yang hingga kini masih digunakan.

Yusril Ihza Mahendra yang menjabat Menteri Kehakiman di era Megawati, mengaku membuat hingga 200 rancangan undang-undang hanya dalam waktu 3,5 tahun pemerintahan.

4. Susilo Bambang Yudhoyono (Oktober 2004-Oktober 2014)

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden pertama di era pemilu demokratis yang berhasil terpilih dua kali.

Selama 10 tahun SBY menjabat, pertumbuhan ekonomi melesat. Pertumbuhan ekonomi melaju di rata-rata lima persen, bahkan ketika perekonomian global terpukul pada 2008.

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2011 ketika ekonomi tumbuh 6,5 persen dan terendah pada 2009 dengan pertumbuhan ekonomi 4,5 persen.

Kendati pertumbuhan ekonomi cukup baik di era SBY, pembangunan infrastruktur tersendat. Sebab, porsi APBN besar untuk subsidi.

Di era kepemimpinannya, SBY terkenal dengan berbagai subsidi dan bantuan sosial bagi rakyat.

Beberapa menuai kritik keras seperti bantuan langsung tunai (BLT), namun lainnya patut diapresiasi seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Kendati memenangkan pemilu untuk kedua kalinya, periode kedua SBY tak berjalan mulus.
Untuk memahami kutukan periode kedua yang dialami SBY, silakan tulisan selanjutnya.

Membayangkan Legacy Jokowi (3): Kutukan Periode Kedua