Sejarah VOC: Latar Belakang, Tujuan, Hak Istimewa, dan Pembubarannya

KOMPAS.com - VOC singkatan dari Vereenigde Oostindische Compagnie (Perusahaan Hindia Timur Belanda).

VOC adalah kongsi dagang Belanda yang didirikan pada 20 Maret 1602 atas usulan Johan van Oldenbarneveld.

Meski dibentuk sebagai organisasi dagang, pada perkembangannya VOC memiliki kekuasaan politik cukup besar di Indonesia, layaknya sebuah negara.

Apa latar belakang terbentuknya VOC dan bagaimana sejarah VOC di Indonesia?

Baca juga: Heeren Zeventien, Dewan Tujuh Belas VOC

Latar belakang VOC

Sejarah lahirnya VOC bermula dari masalah yang timbul setelah Belanda mendaratkan ekspedisinya di Nusantara untuk pertama kali pada 1596, di bawah pimpinan Cornelis de Houtman.

Sejak saat itu, ekspedisi-ekspedisi Belanda berhasil mengadakan perdagangan rempah-rempah, yang mendorong para pengusaha lainnya untuk berbisnis di Nusantara, hingga timbul persaingan.

Akibat persaingan tersebut, keuntungan mereka justru merosot tajam. Oleh karena itu, Johan van Oldenbarneveld menyarankan agar semua perusahaan niaga Belanda disatukan.

Permasalahan itulah yang menjadi latar belakang berdirinya VOC.

VOC dibentuk oleh Pemerintah Belanda pada 20 Maret 1602, di Amsterdam, Belanda, dengan markas besar para dewan di sana.

VOC dipimpin oleh sebuah dewan beranggotakan 17 orang direktur yang disebut Dewan Tujuh Belas atau Heeren Zeventien, yang berkedudukan di Amsterdam dan menjalankan tugasnya dari sana.

Tujuh belas direktur tersebut merupakan perwakilan dari enam kongsi dagang (kamers) yang melebur menjadi VOC.

Baca juga: Latar Belakang Pembentukan VOC

Enam kongsi dagang tersebut adalah Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn, dan Enkhuizen.

Heeren Zeventien biasanya mengadakan pertemuan di Amsterdam dan Middleburg (Zeeland) sebanyak dua kali dalam setahun.

Berbagai keberhasilan yang diraih VOC pun membuat Heeren Zeventien kewalahan. Terlebih lagi, persaingan dan permusuhan dengan bangsa Eropa lainnya juga semakin keras.

Pada akhirnya, Dewan Tujuh Belas sepakat untuk menciptakan kelembagaan baru dalam organisasi VOC, yakni jabatan Gubernur Jenderal dan Dewan Hindia.