Sebab Konflik Antara Kelompok Islam dan Timur tentang Piagam Jakarta

KOMPAS.com- Piagam Jakarta adalah rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang disahkan pada 22 Juni 1945.

Tokoh yang merumuskan Piagam Jakarta adalah Panitia Sembilan. Adapun nama Piagam Jakarta diusulkan oleh Mohammad Yamin pada 10 Juli 1945, atau pada Sidang BPUPKI Kedua.

Dalam perkembangannya, Piagam Jakarta sempat mengalami perubahan bahkan kontroversi antara dua kelompok, yaitu kelompok Islam dan kelompok Timur.

Lantas, apa penyebab konflik antara kelompok Islam dan kelompok Timur saat pembahasan Piagam Jakarta?

Baca juga: Piagam Jakarta: Sejarah, Isi, Tokoh Perumus, dan Kontroversi

Kalimat yang dianggap berpihak pada satu agama saja

Dalam isi Piagam Jakarta, ada tujuh kata yang dihapus, yaitu "...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya."

Penghapusan tujuh kalimat tersebut dari Pembukaan UUD 1945 terjadi pasca-proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, Mohammad Hatta didatangi oleh Laksamana Maeda, perwira angkatan laut Jepang.

Maeda menyampaikan ketidaksetujuan para tokoh Indonesia bagian Timur atas pemilihan kata-kata tersebut.

Sebab, hal ini berarti rumusan tersebut hanya berlaku bagi kaum Islam saja, tidak untuk pemeluk agama lain.

Menanggapi protes tersebut, Moh Hatta mengajak beberapa tokoh lainnya, seperti Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Teuku Mohammad Hasan mengadakan rapat sebelum sidang PPKI dimulai.

Hasilnya, kelima tokoh tersebut sepakat untuk menghapus kalimat yang dipermasalahkan dan menggantinya dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa."

Baca juga: Mengapa Butir Pertama Piagam Jakarta Diganti Ketuhanan Yang Maha Esa?

Kesepakatan ini juga diterima dalam Sidang PPKI.

Kendati demikian, penghapusan kata "syariat Islam" juga sempat menuai protes dari sebagian kecil kelompok Islam.

Beberapa dari mereka juga sempat memperjuangkan agar tujuh kata yang dihapus itu dalam dikembalikan dalam Piagam Jakarta.

Bahkan, ada beberapa kelompok yang sampai melakukan pemberontakan bersenjata, seperti yang dilakukan oleh kelompok DI/TII.

Tidak hanya itu, upaya mengembalikan tujuh kata tersebut dalam Piagam Jakarta juga dilakukan lewat jalur politik dalam sidang-sidang Konstituante di Bandung pada 1956-1959.

Contohnya, sejumlah partai yang berasas Islam berusaha memperjuangkan agar syariat Islam berlaku sebagai dasar negara RI.

Terlepas dari konflik yang terjadi, pada akhirnya ketujuh kalimat itu tetap dihapus dan nama Piagam Jakarta diubah menjadi Pembukaan UUD 1945, yang diresmikan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.