Kelemahan Pemerintahan Orde Baru

KOMPAS.com - Orde Baru adalah rezim yang berlangsung sejak 1966-1998, di bawah pimpinan Presiden Soeharto.

Selama 32 tahun Presiden Soeharto memimpin Indonesia, banyak kebijakan yang diterapkan untuk menstabilkan perkembangan ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia.

Namun, kebijakan yang diterapkan dalam pemerintahan Orde Baru juga tidak luput dari kelemahan atau kekurangan.

Lantas, apa kelemahan pemerintahan Orde Baru?

Baca juga: Praktik Pemerintahan Nepotisme pada Zaman Orde Baru

Maraknya KKN

Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pernah terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru.

KKN tentunya memberikan dampak negatif bagi Indonesia, khususnya di bidang politik, ekonomi, serta moneter.

Praktik KKN dapat dilihat dari tingginya kebocoran dana pembangunan pada 1989-1993, yang mencapai 30 sampai 45 persen.

Selain itu, salah satu tindak penyelewengan kekuasaan pada masa Orde Baru adalah Fusi Parpol (penggabungan partai politik).

Pada pemilu yang diselenggarakan pada 1955, ada lebih dari 30 partai yang ikut serta. Pada 1973, Presiden Soeharto memutuskan untuk melebur partai-partai tersebut menjadi tiga partai besar, yaitu PPP, PDI, dan Golkar.

Keberadaan tiga partai besar ini membuat demokrasi tidak berjalan semestinya, karena tidak boleh ada lagi partai baru yang dibentuk.

Alhasil, secara berturut-turut, dalam pemilu 1971, 1973, 1982, 1987, 1992, dan 1997, Golkar selalu menang dan Soeharto terus memimpin hingga lebih dari tiga dekade.

Baca juga: Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN): Pengertian, Pencegahan dan Sanksi

Pelanggaran HAM

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) juga menggambarkan kelemahan era Orde Baru.

Banyak peristiwa pelanggaran HAM selama masa Orde Baru berlangsung, seperti penembakan misterius (Petrus), pembungkaman aktivis, Tragedi 1998, Peristiwa Tanjung Priok, dan banyak lainnya.

Peristiwa-peristiwa memilukan itu banyak memakan korban jiwa, serta menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian besar masyarakat Indonesia.

Baca juga: Kronologi Kerusuhan Medan 1998

Pemberedelan pers

Pada masa Orde Baru, pers berharap agar keberadaan mereka lebih dibebaskan dibanding sebelumnya saat Orde Lama.