Mengapa Supersemar Masih Menjadi Kontroversi?

KOMPAS.com - Surat Perintah Sebelas Maret 1966 atau sering disingkat Supersemar merupakan surat yang menjadi tonggak perubahan pemerintahan Orde Lama menuju Orde Baru.

Supersemar dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966, di mana isinya berupa mandat kekuasaan kepada Soeharto, yang kala itu menjabat sebagai Menteri/Panglima Angkatan Darat, agar

Tujuan dikeluarkannya Supersemar adalah untuk mengatasi konflik dalam negeri saat itu, yang salah satunya yang diakibatkan oleh peritiwa G30S pada 1 Oktober 1965.

Namun, Supersemar menjadi kontroversial, bahkan sampai sekarang, karena naskah aslinya tidak pernah ditemukan.

Lantas, apa saja kontroversi dari Supersemar?

Baca juga: 3 Versi Supersemar dan Perbedaannya

Naskah asli tidak ditemukan

Menurut catatan sejarah, Surat Perintah Sebelas Maret dibuat di Istana Bogor oleh Presiden Soekarno.

Damun dalam perkembangannya, surat ini justru melemahkan kekuasaan Soekarno karena mengakibatkan dualisme kepemimpinan.

Setelah Supersemar dikeluarkan, Soeharto, yang telah menerima mandat dari Soekarno, langsung membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menangkap para menteri yang dianggap terlibat dalam peristiwa G30S.

Dalam naskah Supersemar disebutkan bahwa Soeharto berwewenang untuk melakukan segala tindakan yang dianggapnya perlu.

Akan tetapi, banyak yang meragukan akan adanya pemberian mandat itu secara suka rela oleh Soekarno.

Presiden Soekarno sendiri sempat mengecam tindakan Soeharto menggunakan Supersemar di luar kewenangan yang diberikannya.

Baca juga: Supersemar: Latar Belakang, Tujuan, Isi, Kontroversi, dan Dampak

Kontroversi Supersemar terus berlanjut hingga saat ini karena naskah aslinya tidak pernah ditemukan. Oleh karena itu, isi Surat Perintah 11 Maret 1966 pun tidak dapat dipastikan.

Saat ini, ada tiga versi Supersemar dari Pusat Penerangan (Puspen) TNI AD, Sekretariat Negara (Setneg), dan Akademi Kebangsaan, tetapi tidak ada satu pun yang asli.

Tiga versi Supersemar tidak otentik tersebut disimpan Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dikabarkan sebagai alat kudeta

Supersemar menyebabkan Soeharto melakukan serangkaian langkah strategis yang dianggap telah merugikan Soekarno.