Mengapa Hasil Riset Tidak Menjadi Kebijakan?

Oleh: Sri Gilang Muhammad Sultan Rahma Putra

SAYA sering mendengar keluhan kolega peneliti tentang tidak digunakannya hasil riset dalam pembuatan kebijakan.

Baca juga: Produktivitas ASN Lembaga Riset

Keluhan demikian terkadang ditimpali dengan keluhan bahwa pengambil kebijakan memang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan pemanfaatan hasil riset sebagai landasan pengambilan kebijakan dan lebih mementingkan masukkan dari pihak lainnya yang dianggap lebih sesuai dengan kepentingannya.

Namun, apakah ketidakpedulian atas hasil riset atau ketidaksesuaian hasil riset dengan kepentingan menjadi satu-satunya faktor pengabaian hasil riset dalam pengambilan kebijakan?

Boleh jadi, ada juga faktor internal dari hasil atau proses riset yang berperan.

Saya mencoba merefleksikan pengalaman 8 tahun sebagai PNS Peneliti di Pemerintahan untuk menjawabnya. Suatu refleksi pribadi tentunya tidak bisa menghindari unsur subjektivitas karena perbedaan pengalaman.

Namun, refleksi ini bisa menjadi autokritik yang dapat mendorong perbaikan.

Saya mengidentifikasi 6 faktor internal penyebab hasil riset tidak menjaadi landasan kebijakan.

Pertama, keraguan terhadap kualitas hasil riset.

Ketika hasil riset akan diterapkan menjadi kebijakan, maka harus dipastikan dahulu jika hasil risetnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dihadapan komunitas ilmiah baru kemudian dikomunikasikan kepada pembuat kebijakan.

Keyakinan ini penting sebab kebijakan akan berpengaruh kepada kehidupan banyak orang, sehingga tentunya tidak bisa sembarangan hasil riset disodorkan kepada pembuat kebijakan.

Baca juga: BRIN-LDE Academy, Membangun Kolaborasi Riset Internasional

Keraguan tersebut muncul karena adanya beberapa masalah pada ekosistem ilmiah kita.

Belum lepas dari ingatan kita berita menghebohkan tentang perjokian publikasi ilmiah. Praktik perjokian publikasi ilmiah tentunya memunculkan keraguan atas kompetensi dan integritas dari peneliti pelaku riset.

Dengan adanya keraguan tersebut tentunya wajar belaka jika efek lanjutannya adalah munculnya keraguan terhadap kualitas risetnya.

Kemudian, dalam sebuah tulisan pada salah satu media nasional, Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro menyampaikan perihal masih banyaknya publikasi ilmiah riset Indonesia yang diterbitkan pada jurnal predator.