Produktivitas ASN Lembaga Riset

Oleh Suherman*

TULISAN ini lahir karena tergelitik oleh pernyataan Menteri PANRB yang viral beberapa hari yang lalu yang mengatakan bahwa kualitas ASN masih rendah, sibuk siang malam tapi hasilnya tidak terasa.

Presiden juga menginginkan agar birokrasi dirampingkan supaya lebih profesional dengan cara pensiun dini secara massal.

Baca juga: Menilik Kebijakan Riset dan Inovasi dalam Platform Ekonomi Biru, Apakah Masih Sebatas Jargon?

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional PNS, jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu, serta bersifat mandiri.

Sejatinya jabatan fungsional adalah untuk memperkuat tugas dan fungsi kelembagaan.

Menurut saya ada beberapa persoalan yang mendasari mengapa ASN khususnya para pejabat fungsional tidak profesional.

Pertama, semua pejabat fungsional adalah ASN dan motif utama menjadi ASN adalah karena jaminan keamanan pekerjaan atau job security. Riset membuktikan bahwa 99 persen manusia takut terhadap kehilangan atau rugi daripada memilih peluang untuk memperoleh keuntungan.

Berdasarkan konsep risk versus reward risiko berbanding lurus dengan ganjaran, semakin tinggi risiko semakin tinggi pula potensi keuntungan dan sebaliknya. Apabila dilihat dari sisi pilihan dan perilaku, mayoritas manusia memiliki sifat risk-averse (menghindari risiko).

Sebetulnya hidup ini natural dan alamiah, nyaris semua persolan manusia dapat dipotret dari hukum ekonomi “supply and demand”. Lembaga-lembaga riset kita adalah contoh klasik kasus gagal paham dalil tersebut.

Supply-nya sangat banyak (ribuan periset) tapi tidak mampu menciptakan demand yang pada akhirnya kehilangan relevansi. Daya tawarnya pun lemah karena tidak mengikuti dalil supply and demand tersebut.

Baca juga: Riset dan Inovasi sebagai Sebuah Perjalanan, Bukan Suatu Tujuan

Kedua, Mentalitas yang asal beres secara administratif sudah menjadi karakter birokrat baik pejabat struktural maupun pejabat fungsioal. Yang penting output atau angka kredit berupa publikasi, invensi, paten, purwa rupa, dan lain-lain bukan outcome, dampak, atau manfaat.

TRIBUN JABAR Ilustrasi ASN.

Mayoritas pejabat fungsional pekerjaan sehari-harinya adalah mengumpulkan angka kredit. Para mantan pejabatan struktural yang mentok karena faktor usia, banyak yang mengambil fungsional melalui jalur impasing hanya untuk menunda waktu pensiun.

Jabatan fungsional favorit adalah pustakawan ahli utama, dengan dalih mudah proses peralihannya dan pekerjaannya hanya bermodalkan kamoceng. Jangan berharap dari para ahli utama seperti ini akan melahirkan inovasi atau karya unggulan, malah yang terjadi adalah kontra produktif.

Ketiga, semua indikator program dan kegiatan berupa output dan ini merupakan ciri khas budaya “sudah dianggarkan”, yang penting kegiatan terlaksana dan laporannya sesuai standar atau petunjuk. Jadi, tidak akan bisa diukur hasil atau capaiannya apalagi dampak kegiatannya.

Mestinya dibalikan fokusnya, misalnya dari program dan kegiatan harus melahirkan sekian start-up yang harus dibuktikan dengan peran konret para pejabat fungsional dalam pembentukan atau pemgembangannya, tidak penting amat apakah terjadi sosialisasi atau tidak.

Baca juga: BRIN sebagai Ruang Kolektif Riset dan Inovasi Indonesia