Tanggapi Pernyataan Jokowi tentang Rehabilitasi Mangrove, Ini 7 Catatan dari WALHI

KOMPAS.com - Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Parid Ridwanuddin menyebutkan bahwa pemerintah tidak bekerja untuk memulihkan ekosistem mangrove di Indonesia yang mayoritas berada dalam kondisi tidak baik.

Berdasarkan data Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2020 total luasan hutan mangrove tercatat seluas 2.515.943,31 hektar.

Dari angka tersebut, hanya 31,34 persen hutan mangrove dalam kondisi baik. Sisanya, 15,64 persen berada dalam kondisi sedang, dan 13,92 dalam kondisi rusak.

Baca juga: Fungsi Ekologis Hutan Mangrove dan Pentingnya Rehabilitasi Kawasan Ini

Hal ini dianggap sedikit bersebrangan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam forum One Ocean Summit 2022, 11 Februari 2022 lalu mengenai pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya telah dan sedang melakukan rehabilitasi hutan mangrove seluas 600 hektar sampai dengan tahun 2024. 

Menurut Presiden Jokowi, rehabilitasi hutan mangrove merupakan salah satu cara untuk menciptakan laut yang sehat. Dan ini merupakan kunci keberlanjutan pembangunan Indonesia yang notabene negara kepulauan terbesar di dunia.

Untuk itu, berkaitan dengan kondisi ini, Parid Ridwanuddin mempertanyakan komitmen Pemerintah untuk merehabilitasi mangrove seluas 600 ribu hektar sampai 2024.

WALHI pun menyampaikan sejumlah catatan terkait isu mangrove yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sebagai berikut:

1. Kenapa hanya 600 ribu hektar sampai 2024?

Catatan pertama dari WALHI adalah mengenai kenapa perintah hanya  menargetkan pemulihan hutan seluas 600 ribu hektar sampai dengan tahun 2024?

Menurut Parid, pertanyaan ini penting disampaikan kepada pemerintah karena kondisi mangrove di Indonesia mayoritas dalam kondisi yang tidak baik.

"Jika pemerintah serius ingin memulihkan hutan mangrove dalam upaya membangun laut yang sehat dan bersih, maka minimal target rehabilitasinya adalah 1,5 juta hektar dari total luasan 2,5 juta hektar," kata Parid dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/2/2022).

2. Lahan mangrove yang direhabilitasi masih sedikit per 2021

Catatan kedua yang diingatkan oleh WALHI adalah mengenai pencapaian lahan mangrove yang direhabilitasi per tahun 2021, masih sangat jauh dari target 600 ribu hektar di tahun 2024 itu.

Data Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) pada Januari 2022 menunjukkan, capaian tahun pertama di 2021 hanya tercatat seluas 29.500 hektar di sembilan provinsi yang menjadi lokasi prioritas, serta 3500 hektar di lokasi tambahan (23 provinsi).

Dengan demikian, total luasan pada tahun 2021 tercatat hanya 33.000 hektar mangrove yang baru direhabilitasi. Luasan ini baru 5,5 persen keseluruhan target rehabilitasi mangrove sampai dengan tahun 2024.

"Artinya, 5,5 persen di tahun pertama sangat kecil. Butuh akselerasi 5 kali lipat untuk mencapai target ambisius tersebut," ujarnya.

Disamping itu, dalam konteks kelembagaan, BRGM justru kehilangan kewenangannya pada supervisi konsesi, Parid menganggap hal ini tentu  akan membuat berbeda pengaturan regulasi saat lembaga ini masih bernama BRG.

"Hilangnya kewenangan ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi keseriusan pemerintah, mengingat besarnya konsesi industri ekstraktif berdampak pada ekosistem mangrove," tambahnya.

Baca juga: 7 Manfaat Hutan Mangrove bagi Lingkungan dan Kehidupan