Penyaluran KUR di Bangka Belitung Masih di Bawah Rp 1 Triliun

BANGKA, KOMPAS.com - Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kepulauan Bangka Belitung hingga 31 Oktober 2023 masih di bawah Rp 1 triliun, tepatnya Rp 973,78 miliar yang tersebar pada 13.691 debitur.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menerima kredit terbanyak berada di Kabupaten Bangka yakni mencapai 25,16 persen dari total penyaluran.

Sementara untuk penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga 31 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp 58,38 miliar untuk 12.323 debitur.

Penyaluran pembiayaan UMi terbanyak juga berada di Kabupaten Bangka, 41,19 persen dari total penyaluran.

Kepala Perwakilan Kemenkeu Bangka Belitung Edih Mulyadi mengatakan, ekonomi Indonesia masih tumbuh sangat baik karena faktor domestik yang kuat yaitu konsumsi dari rumah tangga, pemerintah, dan investasi yang bertumbuh sehingga menetralisir pelemahan eksternal.

"APBN 2023 dirancang untuk mendukung peningkatan produktivitas dan berperan sebagai shock absorber dalam menghadapi ketidakpastian," kata Edih saat laporan fiskal di Pangkalpinang, Kamis (30/11/2023).

Baca juga: Triwulan Ketiga, Penyaluran KPR dan KPA Meningkat

Edih menuturkan, aktivitas ekonomi dan optimisme masyarakat tetap terjaga hingga Oktober 2023. Hal ini ditunjukkan pada beberapa indikator perekonomian, antara lain pertumbuhan ekonomi triwulan III-2023 tumbuh 4,01 persen, inflasi gabungan dua kota terkendali sebesar 3,80 persen (yoy) sedangkan secara bulanan mengalami deflasi sebesar 0,31 persen.

"Neraca perdagangan surplus 143,71 juta dollar As dipengaruhi besarnya surplus ekspor non migas, Nilai Tukar Petani (NTP) Oktober 2023 meningkat 0,14 persen (bulanan)," beber Edih.

Untuk menjaga akvititas ekonomi nasional maupun regional tetap berjalan positif, pemerintah menyikapinya melalui kebijakan fiskal dengan APBN sebagai salah satu instrumennya.

Kerja keras APBN dalam menjaga ekonomi diwujudkan melalui peningkatan dan akselerasi belanja negara utamanya untuk pemenuhan kewajiban Pemerintah dan bantuan kepada masyarakat.

Realisasi belanja pemerintah pusat sampai 31 Oktober 2023 mencapai Rp 2,36 triliun atau 72,59 persen dari total anggaran belanja pemerintah pusat Rp 3,25 triliun.

Baca juga: Suara Para Penerima Sertifikat Tanah Gratis di Bangka Belitung

Realisasi ini tumbuh 16,10 persen (tahunan) dipicu pertumbuhan belanja barang 30,44 persen (tahunan) dan belanja bantuan sosial yang tumbuh 17,92 persen (tahunan).

Sementara realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKDD) mencapai Rp 6,05 triliun atau 84,35 persen dari total alokasi TKDD, secara persentase tumbuh 6,03 persen sedangkan secara nominal terkontraksi 7,77 persen (tahunan) dikarenakan beberapa daerah belum menyampaikan dokumen syarat salur.

Kinerja pendapatan negara regional Kepulauan Bangka Belitung sampai dengan 31 Oktober 2023 mencapai Rp 2,76 triliun atau terealisasi 76,82 persen dari target tahun 2023.

Realisasi penerimaan perpajakan dalam negeri yang memiliki porsi terbesar dalam pendapatan negara di Babel sampai akhir Oktober 2023 telah mencapai sebesar Rp 2,50 triliun (75,73 persen dari target), terkontraksi 13,11 persen dari periode tahun sebelumnya.

Pelambatan penerimaan perpajakan dipengaruhi beberapa faktor, antara lain peningkatan restitusi pada sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan, dan penurunan harga mayoritas komoditas utama sawit dan timah jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Kemudian penurunan Setoran PPN DN atas dampak kebijakan pembebasan pengenaan pajak dan Penerimaan dari kegiatan PPS yang tidak berulang.