Provinsi Bangka Belitung Segera Hapus Pembelian Kendaraan Dinas

BANGKA, KOMPAS.com - Ratusan kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bakal dilelang secara bertahap dan akan digantikan dengan kendaraan sewa.

Pemerintah daerah berharap ada efisiensi hingga Rp 2 miliar setiap tahunnya dari biaya perawatan kendaraan.

"Pertama kami akan lelang dulu seluruh kendaraan dinas. Setelah itu targetnya kita nol-kan untuk pembelian kendaraan dinas," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Bangka Belitung M Harris, di sela kegiatan Babel Economic Forum di Pangkalpinang, Senin (26/6/2023).

Harris menuturkan, selama ini daerah harus merogoh biaya cukup besar untuk perawatan kendaraan. Hal itu mencakup biaya servis seperti ganti onderdil, oli hingga sopir.

Baca juga: Percepat Kendaraan Listrik di Indonesia, Ini Strategi dari Pakar

Diperkirakan anggaran yang tersedot untuk itu mencapai Rp 2 miliar yang tersebar di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

Jumlah kendaraan dinas di lingkungan Pemprov Bangka Belitung sendiri diperkirakan mencapai 200 unit lebih dari sekitar 40 OPD.

Satu kendaraan dikalkulasi biayanya mencapai Rp 10 juta per tahun. Selain itu, pemerintah juga menanggung nilai aset yang terus menurun.

"Dengan sistem sewa kita bisa tinggal dapat unit yang siap jalan. Bisa memilih kendaraan juga sesuai kebutuhan OPD. Pastinya kendaraannya sudah siap jalan, tanpa harus memikirkan biaya perawatan," ujar Harris.

"Tahun ini semuanya sedang kita hitung, semoga tahun depan sudah bisa dimulai," tambah dia.

Sementara pengadaan kendaraan baru, kata Harris, sifatnya terbatas untuk kategori kendaraan ramah lingkungan. Salah satunya berupa satu unit mobil listrik yang harus dianggarkan tahun ini.

"Mobil listrik untuk operasional kepala daerah di Jakarta, misal harus masuk TMMI harus menggunakan mobil listrik, anggarannya sekitar Rp 900 juta," pungkas Harris.