Kabupaten Parigi Moutong Dapat Bantuan Bedah Rumah Terbanyak di Sulteng

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabupaten Parigi Moutong merupakan daerah yang mendapatkan alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah terbanyak di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) atau sejumlah 637 unit.

Menurut Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II Bakhtiar, program BSPS merupakan bantuan stimulan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang rumahnya tidak layak huni.

Dengan dana BSPS yang diberikan, mereka diharapkan berswadaya membangun rumahnya menjadi lebih layak huni.

“Dalam penyaluran program BSPS, pemerintah mengalokasikan dana Rp 20 juta per unit rumah," jelasnya dikutip dari siaran pers, Jumat (6/10/2023).

Dari jumlah tersebut, uang senilai Rp 17,5 juta dapat digunakan untuk membeli bahan material bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.

Baca juga: Meski Swadaya, Material Bedah Rumah Dijamin SNI

"Masyarakat juga didampingi tenaga fasilitator lapangan (TFL) dalam proses pembangunan rumahnya,” ungkap dia.

Lalu, diikuti dengan Kabupaten Sigi sebanyak 504 unit, Kabupaten Tojo Una-Una sejumlah 368 unit, Kabupaten Donggala sebanyak 178 unit, dan Kabupaten Morowali sebanyak 175 unit.

Kemudian, Kabupaten Buol sebanyak 169 unit, Kabupaten Banggai Kepulauan sebanyak 160 unit, Kota Palu sebanyak 102 unit, dan Kabupaten Banggai Laut sebanyak 63 unit.

Selanjutnya, Kabupaten Morowali Utara dan Toli-Toli masing-masing sebanyak 49 unit, Kabupaten Poso 51 unit, serta Kabupaten Banggai 50 unit.

Adapun total rumah yang dibedah di Sulteng sebanyak 3.070 unit rumah.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Hidayat menambahkan, pemerintah akan terus berupaya melanjutkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) mengingat masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan yang lebih dikenal dengan istilah bedah rumah.

Untuk itu, pihaknya mengajak berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah, serta stakeholder bidang perumahan untuk berkolaborasi dalam penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di daerah.