Pemerintah Hadapi Banyak PR soal Air Minum Layak, Ini Solusinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah masih menemukan kendala terhadap penyaluran air bersih, terutama soal air minum layak.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menyebutkan, hanya sebesar 21 persen air bersih yang dilayani dengan perpipaan. Sedangkan untuk layanan air minum layak sudah diakses sebanyak 91 persen.

Informasi ini disampaikan Diana saat konferensi Hari Habitat Dunia (HHD) dan Hari Kota Dunia (HKD) 2023 di Jakarta, Senin (2/10/2023).

Baca juga: Ada SPAM Ini, Air Minum 350.000 Jiwa di Kota Semarang Terpenuhi

“Air minum itu untuk capaiannya kita masih 91 persen. Berarti, ada gap (jarak) 8 persen-9 persenan Sedangkan perpipaan, berarti yang PDAM-PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) itu, masih 21 persen,” tutur Diana.

Diana mengungkapkan, hal inilah yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) Kementerian PUPR agar seluruh masyarakat untuk mendapatkan air bersih.

Selain itu, pemerintah juga menghadapi permasalahan PDAM yang kurang baik maupun sakit.

Diana mengungkapkan, hal ini diketahui dari dilakukannya audit terkait dengan bagaimana kinerja PDAM tersebut.

“Kan PDAM kita cukup banyak, kita setiap tahun melakukan audit kinerjanya, bagaimana kualitasnya, kuantitasnya, kontinuitasnya. Nah, itu kita lakukan audit bersama dengan BPKP,” tambah Diana.

Untuk itu, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR melakukan kolaborasi, khususnya dengan pemerintah kabupaten/kota dan maupun PDAM untuk menambah saluran perpipaan ke hunian masyarakat.

Demi mendorong percepatannya, pemerintah juga tengah menyusun rencana pembentukan Instruksi Presiden (Inpres) khusus untuk fasilitas air minum.

"Kemarin kita sudah sama-sama dengan Bappenas, (Kementerian) Dagri (Dalam Negeri) juga, mudah-mudahan kalau ada Inpres jalan, mudah-mudahan nanti ada Inpres masalah air minum juga. Untuk bisa mendorong percepatan air minum 100 persen,” tuntasnya.