Hadi Tjahjanto Resmikan Loket Kantah Kabupaten Bekasi, Ada 7 Layanan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat kini telah memiliki Loket Layanan Pertanahan baru dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Loket ini pun telah diresmikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Rabu (13/9/2023).

Nantinya, ada tujuh pelayanan yang tersedia, mulai dari informasi pertanahan, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), Zona Nilai Tanah (ZNT), Hak Tanggungan, Roya, pengecekan sertifikat, hingga peralihan hak.

"Saya juga minta agar pelayanan kepada masyarakat ini dipermudah, dan masyarakat di Bekasi menerima pelayanan dengan suasana yang sejuk, nyaman, pegawainya juga murah senyum," kata Hadi dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Jumat (15/9/2023).

Baca juga: Kantah Kota Cilegon Punya Layanan Nampol, Apa Itu?

Terkait peresmian loket, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat Rudi Rubijaya menyampaikan, pihaknya telah mengawal sejak tahap perencanaan.

"Pembangunan loket ini berkat kolaborasi dari seluruh stakeholder (pemangku kepentingan), ada beberapa dari pemerintah daerah juga. Sehingga, akhirnya loket modern yang kita bangun bisa terwujud. Mudah-mudahan bisa menjadi amal ibadah bagi kita semua," ucap Rudi.

Pada momen peresmian tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Bekasi Dani Ramdan menyatakan dukungannya terhadap upaya peningkatan kualitas Kantah Kabupaten Bekasi.

Hal itu dibuktikan dengan penyerahan hibah berupa tanah seluas 10.000 meter persegi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.

"Ini sebagai wujud apresiasi kita juga karena memang Kabupaten Bekasi ini PAD (Pendapatan Asli Daerah)-nya dari BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Sehingga, kalau ATR/BPN kerjanya optimal dampaknya PAD juga optimal," ungkapnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi juga memberikan bantuan kendaraan untuk mendukung mobilitas pelayanan kepada masyarakat.

"Kami memberikan bantuan berupa mobil operasional, sebagian di tahun 2024. Tentunya untuk menunjang layanan mobilitas ke daerah-daerah, ke desa-desa. Karena, luasnya Kabupaten Bekasi itu lebih luas dari DKI Jakarta. Jarak tempuh perjalanan ini membutuhkan sarana mobilitas yang kuat," tutup Dani.