Sertifikat Tanah Elektronik Manfaatkan "Blockchain", Data Dijamin Aman

CILEGON, KOMPAS.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) segera meluncurkan sertifikat tanah elektronik untuk masyarakat.

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan, sertifikat tanah elektronik tersebut menggunakan blockchain atau perangkat lunak yang sudah diakui keamanannya.

"Aman sekali," ucap Hadi dalam kunjungan kerjanya ke Kota Cilegon, Provinsi Banten, Jumat (28/7/2023).

Saat ini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan sertifikat tanah elektronik untuk Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sementara sertifikat tanah elektronik untuk masyarakat ditarget bisa diterbitkan pada akhir tahun 2023.

Jelas Hadi, sebelumnya telah terbit Peraturan Menteri (Permen) ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Akan tetapi, penerapan kebijakan ini terlambat karena munculnya kekhawatiran masyarakat tentang revolusi sertifikat tanah yang merupakan aset terbesar yang dimiliki bagi sebagian orang.

Baca juga: Berantas Mafia Tanah, Hadi Tjahjanto Evaluasi Setiap Bulan

"Karena narasi di masyarakat yang terjadi pada waktu itu, masyarakat tidak mau apabila sistem elektronik ini berjalan, dokumen atau buku tanah itu ditarik," imbuh Hadi.

Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN melakukan evaluasi dan koordinasi dengan para profesor dari sejumlah perguruan tinggi untuk mendapatkan solusi.

Nantinya, masyarakat yang masih menginginkan hardcopy sertifikat tanah tetap bisa memilikinya, hanya saya jumlah lembar sertifikat tidak sebanyak sebelumnya.

"Tinggal masukkan data, keluar keterangan tersebut hanya satu lembar. Yang saat ini mungkin lebih dari lima atau enam lembar, itu akan memudahkan masyarakat," tutup Hadi.