Berantas Mafia Tanah, Hadi Tjahjanto Evaluasi Setiap Bulan

CILEGON, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengatakan, pengentasan masalah mafia tanah selalu dievaluasi setiap bulan.

"Mafia tanah sudah ada satgasnya dan hampir setiap bulan saya evaluasi," kata Hadi dalam kunjungan kerja ke Cilegon, Banten pada Kamis (27/7/2023).

Pengentasan masalah mafia tanah ini menyasar semua kalangan oknum, mulai dari oknum BPN, Kepala Desa, Camat, maupun PPAT.

"Apa yang sudah kita temukan di lapangan sudah bisa kita identifikasi dan kita sikat," imbuh Hadi.

Pada kesempatan tersebut, Hadi juga menyerahkan 4 sertifikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kelurahan Kotasari, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon.

Di lokasi tersebut juga diserahkan 12 sertifikat tanah masyarakat Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon.

Baca juga: Tahun 2024, Seluruh Bidang Tanah di Provinsi Banten Terdaftar PTSL

"Ada beberapa yang kita serahkan yang memang agak terlambat karena mungkin ada permasalahan yuridis," imbuh Hadi.

Selain itu, juga diserahkan peta bidang tanah untuk Lurah, yang mencakup informasi wilayah ruang terbuka hijau (RTH), perumahan, hingga pabrik.

Rencananya, peta bidang tanah yang sudah terdaftar akan diserahkan kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah di Indonesia.

"Ini kami serahkan sehingga Ibu Lurah bisa mengontrol wilayahnya," tutup Hadi.