Perbaikan Jalan Daerah Telan Anggaran Rp 32,79 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran peningkatan kualitas jalan daerah sebesar Rp 32,79 triliun hingga tahun 2024.

Sementara dana perbaikan jalan daerah yang dialokasikan untuk tahap pertama pada tahun 2023 adalah Rp 14,6 triliun.

"Dan kita harapkan Juli sudah bisa dimulai atau kalau bisa Juni," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga, Hedy Rahadian dalam keterangan resminya.

Ada tiga instrumen pendukung terkait pendanaan pembangunan jalan daerah, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan Pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) reguler, dan melalui Instruksi Presiden (Inpres) yang sifatnya lebih top down.

Proses persiapan penanganan jalan daerah harus melalui beberapa tahap, mulai dari perencanaan, seleksi, verifikasi dan prioritisasi, hingga penganggaran.

"Kriteria prioritas dan readiness criteria harus sesuai. Seperti desainnya sudah siap, lahan tidak bermasalah, dan dokumen lingkungan yang memadai," imbuh Hedy.

Selain itu, ada beberapa kriteria jalan daerah yang diprioritaskan untuk diambil alih peningkatan kualitasnya oleh Pemerintah Pusat.

Baca juga: 15 Ruas Jalan Lampung Diperbaiki Bulan Depan, Salah Satunya Akses Tol

Percepatan penanganan kemantapan jalan dan jembatan diprioritaskan untuk daerah yang memiliki tingkat kemantapan rendah.

Juga diutamakan untuk ruas-ruas pemantik pertumbuhan ekonomi, berpotensi membuka keterisolasian, dan mampu menghubungkan kawasan ke jalan nasional.

"Kemudian ada juga beberapa kawasan industri strategis seperti Morowali, Konawe, Weda Bay, dan Tanjung Selor untuk mengantisipasi pertumbuhan kawasan kumuh," tandas Hedy.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerapkan Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Inpres Jalan Daerah bertujuan untuk menangani jalan-jalan non-nasional yang rusak dan menigkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.