Penataan Ruang Jabodetabek-Punjur Butuh Inovasi Pendanaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Penataan ruang Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi-Puncak, Cianjur (Jabodetabek-Punjur) butuh skema pendanaan yang inovatif.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, hal ini menjadi salah satu dari tiga masalah mendasar dalam penataan Jabodetabek-Punjur.

"Terdapat limitasi resource envelope di tingkat pusat dan daerah," kata Menteri Hadi dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Jabodetabekpunjur pada Rabu (7/12/2022).

Sementara untuk Pemerintah Daerah (Pemda) di kawasan tersebut yang memiliki kapasitas fiskal mantap hanya DKI Jakarta dengan daerah-daerah lain masih dibayangi keterbatasan.

Padahal DKI Jakarta juga memiliki prioritas dan keterbatasannya tersendiri, sehingga masalah tersebut butuh perhatian khusus.

Baca juga: Urgensi Keberadaan PMO di Kawasan Jabodetabek-Punjur

Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dan alternatif skema pembiayaan serta penajaman prioritas pemrograman hingga penganggaran di tiap-tiap pemangku kepentingan.

Inovasi pembiayaan tersebut meliputi public private partnership (PPP), pinjaman, hibah, corporate social responsibility (CSR), dan skema lainnya.

"Oleh sebab itu, perlu kita pikirkan agar kita mampu menyelesaikan bottleneck limitasi budget ini melalui sumber-sumber non-government budget," imbuh Hadi.

Masalah lainnya adalah tata kelola dan kewenangan lintas pemangku kepentingan yang memerlukan harmonisasi dan sinergitas lebih.

Karenanya, dibutuhkan suatu rencana aksi untuk tiap isu strategis yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai collaboration plarform.

Baca juga: RDTR Jadi Kunci Reduksi Permasalahan Kawasan Jabodetabek-Punjur

Masalah ketiga adalah investasi dan intervensi yang belum sepenuhnya selaras antara tiap-tiap pemangku kepentingan di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemda.

"Khusus untuk isu-isu strategis, marilah kita melangkah beriringan dalam hal investasi dan intervensi, melalui suatu rencana aksi atau masterplan yang kita sepakati bersama-sama," tutup Hadi.