Belajar dari Kanjuruhan, Ciptakan Keandalan Bangunan Publik yang Aman dan Nyaman

TRAGEDI KANJURUHAN yang terjadi pada 1 Oktober 2022 lalu, salah satunya dipicu kurangnya keandalan bangunan stadion sebagaimana laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF).

Stadion Kanjuruhan yang berlokasi di Malang, ini diketahui tidak dilengkapi fasilitas bagi penonton untuk keadaan darurat.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan audit atau evaluasi teknis bangunan gedung stadion yang digunakan untuk pertandingan Liga 1, Liga 2, dan Liga 3.

Menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian PUPR kemudian menugaskan Komite Keselamatan Bangunan Gedung (KKBG) untuk melakukan evaluasi teknis guna mencari tahu penyebab kecelakaan dan mengantisipasi agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi.

Seperti diberitakan di berbagai media, menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, terdapat tujuh rekomendasi hasil audit Tim Evaluasi Teknis Keandalan Stadion Kanjuruhan.

Tiga rekomendasi di antaranya berhubungan dengan terjadinya kecelakaan di Stadion Kanjuruhan. Pertama, mengenai tangga-tangga tribun, terutama untuk tribun ekonomi yang biasanya tidak ada tangga langsung ke tempat duduk penonton.

Kedua, pintu stadion tidak ada jarak dengan anak tangga, dengan elevasi terlalu curam, dan ketiga tidak ada pintu darurat, yang ada hanya pintu service yang tidak bisa diakses oleh penonton di tribun.

Untuk empat rekomendasi lainnya adalah terkait dengan penerangan, kamar kecil, perimeter atau batas antara bangunan utama stadion dengan area parkir serta pagar pembatas.

Setelah tujuh rekomendasi ditetapkan, Kementerian PUPR mulai mendesain ulang Stadion Kanjuruhan untuk dilakukan renovasi sehingga menjadi laik fungsi dan terhindar dari musibah serupa.

Pengerjaan desain diharapkan dapat selesai tiga hingga empat bulan dan dilanjutkan dengan pekerjaan fisik. Ditargetkan, awal tahun 2023 renovasi sudah dimulai sesuai perintah Presiden dan selesai dalam 24 bulan.

Berkaca dari hal tersebut, sepatutnya tak hanya stadion sepakbola yang diaudit dan dievaluasi layak atau tidaknya untuk menjadi fasilitas tempat berkumpulnya orang dalam jumlah besar.

Juga auditorium, convention center, ruang pertemuan hotel, dan gedung-gedung lainnya yang dapat disewakan untuk acara hajatan.

KKBG yang dibentuk oleh Menteri PUPR berdasarkan Keputusan Menteri PUPR No 93/KPTS/M/2019 harusnya dapat lebih aktif melakukan tindakan preventif sekaligus evaluatif terhadap kelayakan bangunan gedung tanpa menunggu adanya insiden.

Pasalnya, hal tersebut sangat berkaitan dengan keamanan dan keselamatan banyak orang.

Selain aspek keselamatan untuk keadaan darurat dalam kondisi berkumpul banyak orang, tidak kalah penting adalah evaluasi bangunan publik dalam skala kecil menengah seperti minimarket dan sekolah.