Jumlah Anggota INKINDO Terus Menyusut, Kini Tersisa 4.000 Orang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) mengalami penurunan kuantitas anggota yang semula sebanyak 7.000 orang, kini menjadi 4.000 peserta.

Hal ini disampaikan Calon Ketua Umum (Caketum)/Formatur Dewan Pengurus Nasional (DPN) masa bakti tahun 2022-2026 nomor urut 1 Muhammad Dahir dalam sosialiasi program kerjanya di Jakarta, Selasa (8/11/2022).

"Kita sudah mengetahui bersama bahwa beberapa tahun yang lalu, anggota INKINDO sekitar 7.000 dengan berbagai macam perubahan menjadi 5.000, dan terakhir data DPT itu 4.000 (anggota)," ucap Dahir.

Oleh karena itu, para Caketum INKINDO periode 2022-2026 berfokus dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) para anggota.

INKINDO pun menggelar sosialisasi program kerja bagi keempat Caketum/Formatur DPN periode tahun 2022-2026.

Mereka adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) INKINDO Sulawesi Selatan Muhammad INKINDO dan Ketua DPP INKINDO DKI Jakarta Imam Hartawan.

Baca juga: INKINDO Gelar Sosialisasi Program Kerja 4 Calon Ketua Umum Periode 2022-2026

Kemudian, Ketua DPP INKINDO Kalimantan Selatan Syamsul Arivin, serta Wakil Ketua Umum (Waketum) Bidang Pemerintahan, Hubungan Internasional dan Pengembangan Pasar Luar Negeri INKINDO Erie Heriyadi.

Setelah sosialisasi digelar, maka akan dilaksanakan Musyawarah Nasional (Munas) di Surabaya, Jawa Timur pada 5 Desember 2022-7 Desember 2022.

Munas akan dihadiri oleh para peserta penuh dari setiap provinsi yang diwakili oleh lima peserta dan ditambah kelipatan 40.

"Jadi kalau anggotanya 40, dapat satu wakil. Jadi, 5 yang wajib, ditambah kelipatan 40 tuh sekitar 293 yang peserta penuh," ujar Ketua DPN INKINDO Peter Frans.

Selain itu, dalam Munas yang akan digelar INKINDO pada Desember nanti akan dihadiri oleh 100 vendor dan dibuka oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.

Dalam acara ini, INKINDO juga mengundang Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, serta Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa.

"Pak (Menteri) PUPR mengenai IKN (Ibu Kota Nusantara). Sedangkan kalau Pak Menteri Bappenas, Pak Monoarfa mengenai Perpres (Peraturan Presiden) tentang Peningkatan Daya Saing Konsultan Daya Nasional, dan ketiga Pak Bahlil (Menteri Investasi) mengenai OSS (Online Single Submission," pungkasnya.