Menakar Penyelesaian Konflik Agraria di Tangan Mantan Panglima TNI dan Petinggi PSI

JAKARTA, KOMPAS.com - Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni resmi menjadi Menteri dan Wakil Menteri (Wamen) Agraria/Kepala dan Wakil Kepala (Waka) Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang baru.

Keduanya telah dilantik menjadi Menteri ATR/Kepala BPN dan Wamen ATR/Waka BPN oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Dengan dilantiknya Hadi dan Raja, ini artinya menggantikan Menteri dan Wamen sebelumnya yakni, Sofyan A Djalil dan Surya Tjandra.

Sebelum menjadi Menteri ATR/Kepala BPN, jabatan terakhir, Hadi merupakan Panglima TNI periode 2017-2021.

Dia berhenti dari jabatan tersebut lantaran telah menginjak usia pensiun, 58 tahun, tepatnya pada 8 November 2021.

Sementara Raja merupakan politisi dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), sama halnya dengan Surya.

Melansir situs resmi PSI, Raja mengemban tugas sebagai Sekretaris Dewan Pembina. Namun sebelumnya pada 2014-2020 merupakan Sekretaris Jenderal DPP di partai tersebut.

Lantas, apa tanggapan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) atas dilantiknya nakhoda baru Kementerian ATR/BPN ini?

Ketua Umum KPA Dewi Kartika mempertanyakan perubahan besar dari Kabinet Indonesia Maju, khususnya pada lingkup Kementerian ATR/BPN.

Ini menimbulkan pertanyaan besar apakah yang menjadi pertimbangan Jokowi adalah berbagai persoalan terkait agraria, atau soal politik, termasuk bagi-bagi jabatan.

"Apalagi dari Wamennya sendiri kan posisi itu seperti dikunci, itu adalah PSI. Nah, dari sisi itu, kalau kami melihatnya ini bukan soal kompetensi, bukan soal kapasitas dan keinginan untuk menuntaskan konflik agraria struktural yang mengalami kemacetan, tapi ini lebih ke politis," ungkap Dewi kepada Kompas.com, Rabu (15/6/2022).

Sehingga, KPA melihat bahwa perubahan ini bukanlah didasari oleh niat besar karena ada ketidakpuasan mengenai kinerja Kementerian ATR/BPN yang perlu diubah.

Baca juga: Hadi Tjahjanto Gantikan Sofyan Djalil Jadi Menteri ATR/Kepala BPN, Begini Profilnya

Dewi mengungkapkan, hal tersebut dibuktikan dari posisi Wamen yang terkunci atau tetap berasal dari PSI.

Kedua, soal kepemimpinan oleh Jokowi yang bisa melakukan "bongkar-pasang" kabinet terus-menerus.

Sepintas, hal ini menjadi harapan. Karena selama tujuh tahun, penyelesaian konflik agraria mengalami kemacetan.