Gubuk Liar di Jalur Rel Kereta Jakarta-Bekasi Akan Ditertibkan

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menertibkan gubuk liar di sepanjang jalur rel kereta api Jakarta-Bekasi.

“Ini masih dalam tahap pembicaraan, kita masih mencari solusi yang tepat untuk masyarakat, untuk Pemerintah Kota (Pemkot) dan juga untuk PT KAI sendiri,” kata Sekretaris Korporasi PT KAI Asdo Artriviyanto, Rabu (15/6/2022).

Jelas Asdo, KAI tengah melakukan komunikasi dengan Pemkot Bekasi dan wilayah-wilayah terkait karena kewenangan penertiban gubuk liar tersebut ada di Pemerintah Daerah.

Adapun penertiban gubuk liar ini akan membantu tiap wilayah untuk melakukan penataan kota yang lebih baik.

Oleh karena itu, Asdo mengatakan pihaknya tidak dapat bekerja sendirian. Dibutuhkan kolaborasi antar wilayah demi kelancaran proses penertiban gubuk liar.

Baca juga: Masalah Besar Stasiun Manggarai, Pelayanan Konsumen yang Tidak Memadai

“Selalu berkomunikasi dengan kewilayahan, itu pasti mendukung program dari Walikota juga untuk menata kota," tambah Asdo.

Sebagai contoh adalah di kawasan Stasiun Manggarai yang tengah dibangun untuk menjadi stasiun sentral.

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, untuk menjadi stasiun besar paling tidak Stasiun Manggarai harus memiliki lahan parkir seluas Stasiun Gambir.

Sayangnya, masih banyak lahan di sekitar Stasiun Manggarai yang dipakai warga untuk membangun permukiman.

Jika melihat data dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) tahun 2019, batas aset seusai sertifikasi Hak Pakai Nomor 46 Tahun 1983 kurang lebih seluas 30,7 hektar, termasuk di dalamnya 1.158 rumah.

Baca juga: Resmi, Transjakarta Akan Bangun Koridor Baru di 4 Stasiun KRL

“Memang dibutuhkan upaya lebih untuk penertiban terhadap 23.298 jiwa yang bermukim di lahan aset milik PT KAI dalam upaya mengoptimalkan lahan tersebut,” kata Djoko dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Senin (6/6/2022).

Lanjutnya, dibutuhkan dukungan dari pemangku kepentingan, meliputi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Kepolisian RI, dan politikus.

Selanjutnya, lahan tersebut dapat digunakan untuk mendukung optimalisasi fungsi Stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral sesuai harapan.

Melihat hal ini, penyediaan permukiman warga sebagai ganti optimalisasi lahan Stasiun Manggarai harus dilakukan terlebih dahulu.

Proses ini juga membutuhkan waktu agar tidak merugikan pihak manapun.

“Pengembangan Stasiun Manggarai masih memungkinkan untuk dilakukan pada 5-10 tahun mendatang. Sebab masih ada Balai Yasa di Manggarai, itu bisa digeser atau dipindahkan untuk kemudian lahannya dikembangkan sebagai stasiun,” Djoko kembali menjelaskan.