Begini Potret Terbaru Pembangunan Bendungan Rp 1,6 Triliun di Sulsel

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Bendungan Pamukkulu bisa rampung tahun 2023.

Artinya, bendungan ini diproyeksikan lebih cepat dari target yang ditetapkan yaitu tahun 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Adenan Rasyid dalam press tour di Makassar, Rabu (11/11/2021).

“Jadi, ada semangat percepatan (penyelesaian) di situ. Bisa kok, saya yakin bisa lah,” ungkapnya optimistis.

Adenan melihat dari pengalaman Bendungan Karalloe yang pembangunannya sudah hampir tuntas dan akan segera diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Padahal, masa kontrak pembangunan bendungan tersebut baru habis pada Desember 2021.

Optimisme tersebut karena didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda), baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takalar.

“Kita komunikasi aktif dengan bupati dan wakil bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mencari solusi bila ada permasalahan di lapangan,” lanjutnya.

Baca juga: Pembangunan Bendungan Rp 1,6 Triliun di Sulsel Dipercepat

Bendungan Pamukkulu dibangun di bagian hulu Sungai Pappa di Desa Ko’mara, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Artinya, lokasi infrastruktur SDA ini kurang lebih sejauh 50 kilometer dari arah selatan Kota Makassar.

Konstruksi Bendungan Pamukkulu dikerjakan dalam dua paket pekerjaan, paket I dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Daya Mulia Turangga dengan skema kerja sama operasi (KSO).

Untuk paket I, nilai konstruksi bendungan mencapai sebesar Rp 852,4 miliar yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sedangkan paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya Wilayah V dengan kontrak senilai Rp 811,4 miliar, termasuk PPN.

Sehingga, total nilai kontrak bendungan seluas 6.000 hektar ini menelan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun.

Adapun konsultan supervisi bendungan yaitu KSO PT Indra Karya, PT Virama Karya, serta PT Bina Karya (Persero).