Pembangunan Bendungan Rp 1,6 Triliun di Sulsel Dipercepat

MAKASSAR, KOMPAS.com - Bendungan Pamukkulu telah mengalami perpanjangan kontrak pembangunan hingga tahun 2024.

Meski begitu, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengupayakan agar konstruksi bisa selesai lebih cepat dibandingkan masa habis kontrak atau tahun 2023.

Kepala BBWS Pompengan Jeneberang Ditjen SDA Kementerian PUPR Adenan Rasyid mengungkapkan hal ini dalam press tour di Makassar, Rabu (10/11/2021).

“Jadi, ada semangat percepatan (penyelesaian) di situ. Bisa kok, saya yakin bisa lah,” ungkap Adenan optimistis.

Dia melihat dari pengalaman Bendungan Karalloe yang pembangunannya sudah hampir tuntas dan akan segera diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Padahal, masa kontrak pembangunan bendungan tersebut baru habis pada Desember 2021.

Adenan mengungkapkan optimisme tersebut karena didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda), baik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan maupun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Takallar.

Baca juga: Bendungan Margatiga Baru Diisi Air Awal 2022, Ini Alasannya

“Kita komunikasi aktif dengan bupati dan wakil bupati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mencari solusi bila ada permasalahan di lapangan,” lanjutnya.

Bendungan Pamukkulu dibangun di bagian hulu Sungai Pappa di Desa Ko’mara, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Artinya, lokasi infrastruktur SDA ini kurang lebih sejauh 50 kilometer dari arah selatan Kota Makassar.

Konstruksi Bendungan Pamukkulu dikerjakan dalam dua paket pekerjaan, paket I dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Daya Mulia Turangga dengan skema kerja sama operasi (KSO).

Untuk paket I, nilai konstruksi bendungan mencapai sebesar Rp 852,4 miliar yang sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sedangkan paket II dikerjakan oleh PT Nindya Karya Wilayah V dengan kontrak senilai Rp 811,4 miliar, termasuk PPN.

Sehingga, total nilai kontrak bendungan seluas 6.000 hektar ini menelan anggaran sebesar Rp 1,6 triliun.

Adapun konsultan supervisi bendungan yaitu KSO PT Indra Karya, PT Virama Karya, serta PT Bina Karya (Persero).