Animo Rendah, Masyarakat Ogah Ambil Sertifikat Tanah yang Telah Terbit

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kalimantan Timur Asnaedi mengungkapkan, masih rendahnya animo masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayahnya.

"Belum semua masyarakat memahami arti penting dari sertifikat hak atas tanah sehingga dalam program PTSL, kita masih temukan beberapa kendala dan hambatan terkait dengan animo masyarakat," ujar Asnaedi, dikutip dari laman Kementerian ATR/BPN, Senin (18/10/2021).

Misalnya, sertifikat yang telah diterbitkan oleh BPN Kalimantan Timur kepada pemilik tak kunjung diambil.

Padahal, imbuh Asnaedi, pihaknya telah melakukan berbagai cara, mulai dari mengundang hingga membuka stan di kantor-kantor desa.

Lalu, masyarakat juga tidak mau memiliki Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Walaupun ada solusi dengan terutang, tapi masyarakat masih keberatan dengan terutang itu," tutur dia.

Baca juga: Masyarakat Cuek Hambat Pendaftaran Tanah di Konawe Utara

Terkait dengan hal ini, dia meminta bantuan Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa sertifikat ini sangat penting untuk kepastian hukum.

Selain itu, juga bermanfaat dalam akses ke permodalan dan sebagai alat agar terhindar dari sengketa pertanahan.

Menurut Ketua Panitia Sosialisasi sekaligus Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol dalam Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN Uunk Din Parenggi, program PTSL tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.

"Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kolaborasi, kerja sama, dan bantuan dari para pemangku kepentingan juga masyarakat sekalian tentunya akan menyukseskan program baik ini," terang Uunk.

Sementara itu, Aus mengungkapkan, Kalimantan Timur sebagai wilayah yang memiliki proyek besar seperti ibu kota negara (IKN) baru sangat rentan dengan masalah pertanahan.

Maka dari itu, kesadaran masyarakat tentang kepemilikan sertifikat atas tanah sangat penting untuk memberikan kepastian hukum juga mengantisipasi adanya sengketa dan konflik ke depan.

"Betapa pentingnya kesadaran masyarakat karena PTSL ini sangat penting untuk kita ikuti, jadi jika timbul masalah baru yang berkaitan dengan hukum atas tanah, tidak menyalahkan salah satu pihak," pungkas Aus.