Pemkot Pariaman Minta Pemerintah Bedah 1.232 Rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman mengusulkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 1.232 unit kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Walikota Pariaman Genius Umar memastikan hal ini dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (27/9/2021).

"Kami mengajukan usulan bantuan program BSPS ke Kementerian PUPR pada tahun depan sebanyak 1.232 unit rumah," ungkap Genius.

Genius mengatakan, pihaknya sudah memiliki data masyarakat Pariaman yang benar-benar membutuhkan bantuan perumahan yang tinggal di RTLH.

Hingga kini, proposal dengan rincian nama serta alamat lengkap masyarakat tengah dilengkapi sehingga bisa diverifikasi oleh petugas.

Dia berharap, usulan yang diberikan oleh Pemkot Pariaman bisa diterima Kementerian PUPR agar wilayah yang dia pimpin tersebut terbebas dari rumah tidak layak huni (RTLH).

Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, perkuatan pendataan RTLH diperlukan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program perumahan.

Baca juga: 500 Rumah Tidak Layak Huni di Pulau Dewata Dapat Bantuan Rp 20 Juta

Adanya data RTLH yang baik ini diharapkan dapat memudahkan Kementerian PUPR dalam mengalokasikan bantuan perumahan untuk masyarakat sehingga tepat sasaran.

"Pada dasarnya, data RTLH perlu mendapat perhatian dari seluruh kepala daerah di Indonesia," Khalawi menambahkan.

Ini juga merupakan arahan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar seluruh kegiatan pembanguan infrastruktur dan perumahan ke depan harus terintegrasi.

"Jadi, tidak hanya rumahnya yang dibangun dan bebas dari RTLH tapi lingkungannya juga harus dibangun,” tuntas dia.

Untuk diketahui, program BSPS diberikan Pemerintah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR).

Tujuan dari program ini adalah mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni.