Gabung Protes, Para Profesor Kedokteran di Korea Selatan Akan Kurangi Jam Praktik

SEOUL, KOMPAS.com - Para profesor kedokteran di Korea Selatan menyatakan akan mengurangi jam kerja mereka di tempat praktik mulai hari ini, Senin (25/3/2024).

Mereka melakukan hal untuk mendukung para dokter muda yang telah melakukan aksi mogok kerja selama lebih dari satu bulan karena rencana pemerintah meningkatkan jumlah mahasiswa baru kedokteran.

"Jelas bahwa meningkatkan penerimaan mahasiswa baru di sekolah kedokteran tidak hanya akan merusak pendidikan sekolah kedokteran, melainkan juga menyebabkan sistem perawatan kesehatan di negara kita runtuh," ujar Kim Chang-soo, Presiden Asosiasi Profesor Kedokteran Korea, dikutip dari Reuters.

Baca juga: Situasi RS di Korea Selatan Lebih Buruk dari Klaim Pemerintah?

Dia menyampaikan, para profesor akan mulai mengurangi perawatan rawat jalan untuk fokus pada pasien darurat dan pasien yang sakit parah, sementara beberapa orang akan mengajukan pengunduran diri.

Aksi mogok kerja yang dilakukan oleh para dokter junior atas rencana meningkatkan jumlah mahasiswa kedoktera setiap tahun mulai 2025 telah memaksa beberapa rumah sakit untuk menolak pasien dan menunda prosedur.

Pemerintah Korea Selatan mengatakan, rencana itu sangat penting untuk mengatasi kekurangan dokter di salah satu masyarakat dengan tingkat penuaan tercepat di dunia tersebut.

Namun, para kritikus mengatakan, pihak berwenang seharusnya fokus pada peningkatan kondisi kerja para dokter magang terlebih dahulu.

Para dokter magang telah mogok kerja sejak 20 Februari, dan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol, yang telah menjadikan reformasi layanan kesehatan sebagai salah satu inisiatif kebijakan utamanya, sudah bersumpah untuk tidak mundur dalam menerapkan rencana penerimaan.

Pemerintah Korea Selatan juga telah mengancam akan menangguhkan lisensi para dokter yang mogok kerja.

Baca juga: Kian Banyak Dokter di Korea Selatan Mogok, Menkes Peringatkan Nyawa Pasien Terancam

Namun, pada Minggu (24/3/2024), Yoon tampaknya mencari pendekatan yang lebih lunak dan mendesak Perdana Menteri Han Duck-soo untuk mencari "langkah-langkah yang fleksibel" dalam menangani penangguhan tersebut.

Kantor Yoon mengatakan bahwa dia juga memerintahkan Perdana Menteri untuk membentuk "badan konsultatif yang konstruktif" untuk berbicara dengan semua profesional medis.

Menurut jajak pendapat Gallup yang dirilis pada 15 Maret, sebanyak 38 persen mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menangani reaksi dari para dokter dan kekosongan medis di tengah-tengah pemogokan para dokter, sementara 49 persen mengatakan "tidak bekerja dengan baik".