PM Israel Ajukan Rencana Ini Terkait Gaza Pasca-perang

TEL AVIV, KOMPAS.com - Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu telah mengajukan sebuah rencana untuk Gaza pascaperang kepada kabinet keamanannya pada Kamis (22/2/2023) malam.

Surat kabar Israel, Times of Israel, pada Jumat (23/2/2024) melaporkan, Netanyahu di antaranya mengusulkan agar pemerintahan Gaza dipegang oleh pejabat lokal Palestina yang tidak memiliki hubungan dengan Hamas atau pendukung asing.

Proposal tersebut juga akan membuat tentara Israel tetap melanjutkan perang melawan Hamas hingga mencapai tujuan-tujuan utama.

Baca juga: Ikut Perundingan Gencatan Senjata di Paris, Sikap Israel Masih Alot

Tujuan-tujuan tersebut termasuk membubarkan Hamas dan Jihad Islam, serta mengamankan pembebasan semua sandera yang masih ditawan di Gaza.

"Setelah perang berakhir, urusan sipil Gaza akan dijalankan oleh pejabat lokal yang memiliki pengalaman administratif dan yang tidak terkait dengan negara atau entitas yang mendukung terorisme," lapor Times of Israel dengan mengutip elemen-elemen kunci dari rencana Netanyahu.

Tentara Israel beroperasi di Gaza

Lebih lanjut, menurut rencana tersebut, tentara Israel disebutkan akan memiliki "kebebasan tak terbatas" untuk beroperasi di seluruh wilayah Gaza untuk mencegah kebangkitan aktivitas teror.

"Rencana tersebut menyatakan bahwa Israel akan melanjutkan proyek yang sudah berjalan untuk membangun zona penyangga keamanan di sisi Palestina di perbatasan jalur tersebut," kata laporan itu.

Dikatakan bahwa zona tersebut akan tetap ada "selama ada kebutuhan keamanan".

Times of Israel menyebut, rencana itu juga menyinggung kontrol keamanan Israel "atas seluruh wilayah di sebelah barat Yordania" dari darat, laut, dan udara. 

"(Kontrol keamanan) Untuk mencegah penguatan elemen-elemen teroris di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza serta untuk menggagalkan ancaman-ancaman mereka terhadap Israel," lapor surat kabar itu, sebagaimana dikutip dari AFP.

"Rencana itu memungkinkan dilakukan demiliterisasi penuh Gaza... melebihi apa yang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan deradikalisasi di semua lembaga keagamaan, pendidikan, dan kesejahteraan di Gaza," ungkap Times of Israel.

Baca juga: Israel Klaim 29 Milisi Hamas Tewas dalam Operasi di Khan Younis

Elemen kunci dari rencana tersebut adalah pembubaran badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, kata laporan itu.

Sebelumnya, Israel telah menuduh beberapa karyawan UNRWA mengambil bagian dalam serangan 7 Oktober terhadap Israel yang mengakibatkan kematian sekitar 1.160 orang, sebagian besar warga sipil.

PBB memecat para pegawai yang dituduh oleh Israel dan telah memulai penyelidikan internal terhadap badan tersebut. Sejak tuduhan Israel muncul, beberapa negara telah menangguhkan pendanaan mereka kepada badan tersebut.

Rencana tersebut juga memiliki elemen-elemen yang berkaitan dengan perbatasan Mesir-Gaza, yang telah diganggu oleh penyelundupan, demikian laporan surat kabar tersebut.

Dikatakan bahwa "penutupan bagian selatan" di perbatasan akan diberlakukan untuk mencegah kebangkitan teror atau aktivitas penyelundupan.

Beberapa elemen dari rencana Netanyahu yang dilaporkan bertentangan dengan visi Washington untuk Gaza pasca-perang.

Amerika Serikat telah mendukung seruan Netanyahu untuk membasmi Hamas, yang menguasai Gaza, namun menyerukan agar Otoritas Palestina, yang dipimpin oleh Mahmud Abbas di Tepi Barat yang diduduki, secara bertahap mengambil alih kendali di Gaza.

Netanyahu telah lama mengecam Otoritas Palestina, dan pada Rabu (21/2/2024) parlemen Israel juga mendukung usulannya yang lain yang menentang pengakuan sepihak atas negara Palestina.