Menlu Palestina Sebut Pendudukan Israel sebagai Kolonialisme dan Apartheid

DEN HAAG, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki menyebut pendudukan Israel sebagai kolonialisme dan apartheid.

Dia juga mengatakan kepada 15 hakim internasional bahwa selama lebih dari satu abad hak yang tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina untuk menentukan nasibnya sendiri telah ditolak dan dilanggar.

Hampir satu minggu sidang dimulai pada Senin (19/2/2024) di pengadilan tinggi PBB mengenai legalitas pendudukan Israel selama hampir 60 tahun di wilayah Palestina.

Baca juga: Pasukan Israel Tembaki Warga Palestina yang Menunggu Bantuan Makanan

Sementara perang dengan Hamas yang didukung Iran di Jalur Gaza masih terus berlanjut.

Sidang bersejarah selama enam hari di Mahkamah Internasional di Den Haag akan berakhir pada 26 Februari, dengan lebih dari 50 negara dan tiga organisasi internasional diperkirakan akan berbicara, yang diawali dengan argumen dari Palestina.

"Bangsa Palestina telah mengalami kolonialisme dan apartheid. Ada orang-orang yang marah dengan kata-kata ini. Mereka seharusnya marah dengan kenyataan yang kami alami," ujar al-Maliki di hadapan panel yang duduk di sebelah utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour, dilansir dari UPI.

Dengan menggunakan lima peta berbeda yang menggambarkan hilangnya wilayah Palestina secara progresif sejak tahun 1920, menteri luar negeri tersebut mengatakan bahwa Palestina bukanlah tanah tanpa penduduk.

"Itu bukan, seperti yang digambarkan oleh para pemimpin Israel, sebuah gurun pasir. Ada kehidupan di tanah ini," tambahnya.

Ia mengatakan bahwa peta-peta tersebut menunjukkan apa yang ingin dicapai oleh pendudukan Israel yang berkepanjangan dan terus menerus atas Palestina.

"Israel ingin hilangnya Palestina secara keseluruhan dan penghancuran rakyat Palestina," tambahnya.

Baca juga: Perancis Jajaki Kemungkinan Akui Negara Palestina

Pendapat akhir diperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut proses tersebut sebagai tindakan tercela dan memalukan.

Lima puluh dua negara dan tiga organisasi internasional, termasuk Amerika Serikat dan Rusia, diperkirakan akan memberikan pendapat, yang menurut Human Rights Watch merupakan jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Baca juga: Pasukan Israel Serang Tepi Barat, 2 Warga Palestina Terbunuh

Sebelumnya, Amnesty International mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pendudukan Israel atas Palestina adalah yang terpanjang dan salah satu pendudukan militer yang paling mematikan di dunia.