Ribuan Penduduk Pribumi Australia Berunjuk Rasa Perjuangkan Referendum

SYDNEY, KOMPAS.com - Ribuan orang berunjuk rasa di Australia pada hari Minggu (17/9/2023) untuk mendukung pengakuan penduduk asli negara itu dalam konstitusi, sebuah proposal yang sedang diperjuangkan menjelang referendum bulan depan.

Jika disetujui pada 14 Oktober, langkah ini akan melibatkan masyarakat adat dalam konstitusi dan membentuk sebuah badan penasihat untuk memberikan masukan kepada masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres mengenai kebijakan-kebijakan yang berdampak pada mereka.

Penduduk asli Australia, yang merupakan 3,8 persen dari populasi, menghadapi kerugian termasuk diskriminasi, hasil kesehatan dan pendidikan yang buruk, serta tingkat penahanan yang tinggi.

Baca juga: St. Mary College Australia Selami Kekayaan Budaya Indonesia Bersama KJRI Sydney

Namun proposal "Suara untuk Parlemen" tampaknya berada di jalur kekalahan, sebuah jajak pendapat menunjukkan minggu lalu, survei bulanan kelima berturut-turut untuk menemukan pemilih yang menentang perubahan tersebut.

Yes23, kelompok yang berada di balik acara "Walk for Yes", mengatakan sekitar 20.000 orang hadir di Brisbane, kota terbesar ketiga di Australia, dengan aksi unjuk rasa yang dijadwalkan di Sydney, Melbourne, Perth, Hobart, Canberra, Darwin, dan Newcastle.

Banyak peserta yang hadir mengenakan kaos dan memegang plakat bertuliskan "Vote Yes!", demikian cuplikan video dari Australian Broadcasting Corp (ABC).

Untuk mengubah konstitusi, referendum yang didukung oleh pemerintahan Partai Buruh pimpinan Perdana Menteri Anthony Albanese ini akan membutuhkan mayoritas nasional yang mendukung dan mayoritas di setidaknya empat dari enam negara bagian di Australia.

Sebagian besar penduduk asli mendukung referendum ini, namun beberapa orang, seperti juru kampanye No yang terkemuka, Warren Mundine, mengatakan bahwa referendum ini merupakan pengalih perhatian untuk mencapai hasil yang praktis dan positif, dan tidak akan sepenuhnya menyelesaikan isu-isu yang mempengaruhi mereka.

"Jika kita bisa melakukan tiga hal saja, yakni akuntabilitas, pekerjaan dan pendidikan, maka kita akan menyelesaikan sebagian besar masalah yang kita hadapi," kata Mundine kepada ABC, seperti dikutip dari Reuters.

Baca juga: Cegah Pelecehan Seksual Anak, Australia Ambil Langkah Tegas pada Mesin Pencari AI

Sejak kemerdekaan Australia pada tahun 1901, hanya delapan dari 44 proposal perubahan konstitusi yang disetujui.