Afrika Barat Setujui Pengerahan Pasukan ke Niger

ABUJA, KOMPAS.com - Para pemimpin Afrika Barat telah menyetujui pengerahan pasukan siaga untuk memulihkan ketertiban konstitusional di Niger.

Hal itu dikemukakan oleh Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara pada Kamis (10/8/2023). Dia berkata, intervensi ini akan dilakukan sesegera mungkin.

Blok regional Masyarakat Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) sendiri belum memberikan rincian tentang pasukan yang akan dikerahkan atau jadwal untuk bertindak terhadap para perwira militer yang melakukan kudeta Niger.

Baca juga: Kepala PBB Prihatin dengan Kondisi Presiden Niger: Menyedihkan...

Namun, sekembalinya ke Abidjan dari pertemuan darurat di ibu kota Nigeria, Abuja, Ouattara mengatakan, para Kepala Militer akan mengadakan konferensi lain untuk menyelesaikan berbagai hal terkait kudeta Niger.

"Mereka setidaknya telah memiliki persetujuan dari Konferensi Kepala Negara untuk memulai operasi sesegera mungkin," ungkap dia, dikutip dari AFP.

Ouattara mengatakan, Pantai Gading akan menyediakan satu batalion yang terdiri dari 850 hingga 1.100 orang bersama tentara dari Nigeria dan Benin ke Niger.

Menurut dia, negara-negara lain akan bergabung dengan tindakan mereka.

"Kami bertekad untuk mengembalikan presiden Bazoum ke fungsinya," ucapnya.

Sebelumnya, di Abuja, Presiden Komisi ECOWAS Omar Touray telah mengumumkan pengerahan pasukan blok tersebut.

Baca juga: ECOWAS Lebih Pilih Diplomasi daripada Intervensi Militer Tanggapi Kudeta Niger

AS serukan solusi tanpa kekerasan

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyerukan solusi tanpa kekerasan untuk membalikkan kudeta Niger.

Dia memuji tekad ECOWAS untuk mengeksplorasi semua opsi untuk resolusi damai krisis Niger.

"Blok tersebut memainkan peran kunci dalam memperjelas pentingnya kembali ke tatanan konstitusional, dan kami sangat mendukung kepemimpinan ECOWAS dan bekerja dalam hal ini," katanya kepada wartawan pada Kamis.

Perancis juga memberikan dukungan penuh pada semua kesimpulan yang dicapai ECOWAS.

Namun, bahkan ketika KTT berlangsung, penguasa militer baru Niger bergerak untuk mengkonsolidasikan posisi mereka dan mengisyaratkan pembangkangan lebih lanjut dengan menunjuk pemerintahan baru.

Kabinet beranggotakan 21 orang akan dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Mahaman Lamine Zeine, seorang warga sipil, dengan para jenderal dari dewan pemerintahan militer yang baru memimpin kementerian pertahanan dan kementerian dalam negeri.

Para pemimpin kudeta sebelumnya telah tak memedulikan tenggat waktu yang ditetapkan oleh ECOWAS untuk mengembalikan Bazoum pada hari Minggu (6/8/2023), sehingga menghadapi kemungkinan intervensi militer.

Presiden Niger itu telah ditahan sejak 26 Juli.

Baca juga: Junta Militer Tak Izinkan AS Temui Presiden Niger yang Dikudeta