Bisakah Orang Jawa Jadi Presiden Suriname Kelak?

PARAMARIBO, KOMPAS.com - Nada bicaranya kalem, tidak meledak-ledak. Namun di dalamnya terasa ada keyakinan aspirasi politik orang Jawa di Suriname, negara di ujung utara benua Amerika Selatan.

"Suatu saat nanti, saya bisa menjamin akan ada orang Jawa yang menjadi presiden di Suriname, yang leluhurnya berasal dari Indonesia," kata Sapoen saat menerima wartawan BBC News Indonesia, Mohamad Susilo, di rumahnya bercat hijau yang asri di Lelydorp, sekitar satu jam perjalanan dengan mobil di sebelah selatan ibu kota Paramaribo.

"Saya ingin menyampaikan kepada warga di Indonesia, bahwa suatu hari nanti akan ada presiden dari komunitas Jawa di Suriname," tegas Sapoen dalam bahasa Jawa dicampur bahasa Inggris dan Belanda.

Baca juga: Mengapa Makanan Jawa Seperti Soto dan Pecel Populer di Suriname?

Nama Sapoen tiba-tiba saja viral ketika pada 2015 mengumumkan pencalonan diri sebagai presiden.

Media di Indonesia memberitakan bahwa seorang politisi keturunan Jawa meramaikan pemilu dan mencalonkan diri sebagai presiden Suriname.

Perhatian tak hanya tertuju pada sosok Sapoen tetapi juga ke kerabatnya yang diyakini tinggal di Banyumas, Jawa Tengah.

Delapan tahun kemudian, dalam wawancara khusus dengan BBC News Indonesia, Sapoen mengungkapkan alasan mengapa ia dicalonkan oleh partainya, Pertjajah Luhur, untuk menjadi orang nomor satu di Suriname.

BBC NEWS INDONESIA Bronto Somohardjo tokoh Jawa yang menjabat sebagai menteri dalam negeri kabinet Presiden Chan Santokhi.

"(Pencalonan) itu merupakan kebijakan partai untuk meraih lebih banyak dukungan dari masyarakat Jawa, meskipun saya sebenarnya sejak awal sadar bahwa peluang saya untuk terpilih menjadi presiden sulit," kata Sapoen, yang pernah menjadi menteri pendidikan dan menteri perdagangan.

Perjalanan sejarah Suriname menunjukkan kekuatan dan pengaruh politik komunitas Jawa tidak sebesar komunitas Afro-Suriname dan Indo-Suriname.

Kelompok pertama yang dibawa ke Suriname oleh Belanda beberapa abad silam adalah komunitas keturunan orang-orang Afrika Barat untuk menjadi budak. Di dalamnya ada orang-orang Maroon dan Creole.

Baca juga: Raja Belanda Minta Maaf atas Perbudakan, Warga Suriname Merespons

Kelompok kedua adalah keturunan pekerja migran India yang masuk ke Suriname setelah penghapusan perbudakan pada abad ke-19.

Dalam pemilu 2015, Partai Demokrat Nasional (NDP) menang besar dengan meraih 26 kursi dari 51 kursi di parlemen nasional.

Partai berbasis etnik Jawa, Pertjajah Luhur, masuk dalam aliansi partai-partai politik yang menamakan diri V7.

Secara keseluruhan aliansi V7 mendapatkan 18 kursi. Pertjajah Luhur sendiri mendapatkan lima kursi.

"Dalam pemilu (2015), suara yang didapat partai Pertjajah Luhur tidak mengalami kemajuan yang berarti. Suara yang didapat mengecewakan," kata Sapoen.

BBC NEWS INDONESIA Suara dan aspirasi orang-orang Jawa di Suriname secara historis tidak terwadahi oleh satu partai.

Selain Pertjajah Luhur, ikut pula tiga partai lain yang juga berbasis etnik Jawa dalam pemilu 2015.

Ketiga partai itu adalah Kerukunan Tulodo Pranatan Inggil (KTPI), pecahan KTPI bernama KTPI Gaya Baru (NSK), dan Partai Demokrasi dan Pembangunan (PDO).

Analis politik dari Universitas Leiden, Belanda, Peter Meel, dalam buku Departing from Java, mengatakan populasi Jawa di Suriname sekitar 14 persen. Suara mereka terpecah ke sejumlah partai, tidak hanya partai etnis Jawa.

Baca juga: Kontes Putri Jawa Suriname Ucapkan Terima Kasih atas Perhatian Indonesia

Setelah pemilu 2015, yang terpilih menjadi presiden adalah Desi Bouterse, pemimpin NDP berlatar belakang militer.

BBC NEWS INDONESIA Di rumahnya di Lelydorp, Raymond Sapoen kepada Mohamad Susilo berbicara tentang masa depan partai berbasis etnik Jawa dan apakah suatu saat nanti ada orang Jawa memimpin Republik Suriname.

Naiknya Bouterse menjadi presiden bisa dipahami mengingat NDP adalah pemegang mayoritas kursi di parlemen.

Menurut sistem ketatanegaraan Suriname, presiden dipilih oleh minimal dua pertiga anggota parlemen.

Bagi Bouterse ini adalah kali kedua ia menduduki kursi tersebut. Pada 2010 ia juga terpilih sebagai presiden menyusul kemenangan aliansinya, Megacombinatie. Dengan naiknya Bouterse di pemilu 2015, keinginan untuk melihat orang Jawa menjadi presiden di Suriname harus dikubur.

Mengapa ada beberapa partai Jawa di Suriname?

Muncul pertanyaan, mengapa tidak didirikan satu partai yang mewadahi suara masyarakat Jawa di Suriname? Bukankah dengan munculnya beberapa partai berbasis orang Jawa, suara orang-orang Jawa menjadi terpecah?

Jawabannya bisa dirunut pada akhir 1940-an. Suriname yang menjadi koloni Belanda mendapatkan hak pilih, yang pada praktiknya mengakhiri kekuasaan elite.

Pada 1949 digelar pemilu pertama, yang mendorong pendirian partai-partai politik. Corak yang muncul adalah partai berbasis etnik dan agama karena faktor komposisi populasi dan juga karena penerapan politik pecah belah (divide et impera), kata pengamat politik Universitas Leiden, Peter Meel.

Baca juga: Suriname, Negara Kecil dengan Keberagaman dan Toleransi Antar-agama yang Mengejutkan

Ada Partai Nasional Suriname (NPS), yang berbasis komunitas Creole beragama Protestan. Komunitas pendatang dari India mendirikan Partai Hindustani Bersatu (VHP).

Adapun sebagian orang Jawa mendirikan Kaum Tani Persatuan Indonesia (KTPI) pada 1948 melalui tokohnya, Iding Soemita. Selain KTPI, ada Pergerakan Bangsa Indonesia Suriname (PBIS) yang dirikan oleh Salikin Hardjo pada 1947.

Soemita dan Hardjo memiliki latar belakang yang berbeda dan menerapkan gaya kepemimpinan yang tidak sama di organisasi masing-masing.

Visi KTPI dan PBIS berseberangan. KTPI mencitrakan diri sebagai organisasi yang mendukung gagasan kembali ke Jawa, sementara PBIS mendorong orang Jawa menetap di Suriname dan membangun masa depan di negara tersebut.

Soemita memproyeksikan diri sebagai tokoh yang dekat orang-orang Jawa kebanyakan, sedangkan Hardjo yang berpendidikan dikesankan sebagai elitis.