Bantahan Junta Myanmar soal Bom Dijatuhkan ke Konser Musik

Eenulis: VOA Indonesia

HPAKANT, KOMPAS.com - Junta militer Myanmar membantah ada warga sipil yang tewas dalam serangan udara yang dilancarkan pada Minggu (23/10/2022), terhadap pasukan pemberontak etnis.

Para pemimpin Organisasi Kemerdekaan Kachin (KIO) mengatakan serangan itu terjadi di sebagian Kota Hpakant dalam perayaan 62 tahun berdirinya kelompok itu.

Kachin News Group mengatakan sekitar 80 orang tewas dalam serangan, termasuk para anggota Laskar Kemerdekaan Kachin (KIA) dan beberapa warga sipil.

Baca juga: Junta Myanmar Jatuhkan Bom di Konser Musik, 80 Orang Tewas, termasuk Penyanyi

Penyanyi dan musisi yang tampil pada perayaan itu juga termasuk di antara korban tewas.

Jumlah korban tidak dapat diverfikasi.

Junta militer Myanmar mengeluarkan pernyataan yang mengemukakan serangan udara itu dilakukan sebagai tanggapan atas penyergapan dan serangan “teroris” lainnya di kawasan yang dilakukan oleh KIA, dan menyebut laporan warga sipil yang tewas sebagai “rumor.”

PBB mengeluarkan pernyataan pada Senin (24/10/2022), menyebut penggunaan kekuatan secara berlebihan dan tidak proporsional oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap warga sipil yang tidak bersenjata tidak dapat diterima sama sekali dan mereka yang melakukannya harus dituntut pertanggungjawabannya.

Duta besar dari AS dan negara-negara Barat lainnya mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk serangan itu.

Mereka mengatakan serangan itu menegaskan pengabaian junta atas kewajibannya untuk melindungi warga sipil dan menghormati prinsip-prinsip serta aturan hukum kemanusiaan internasional.

Baca juga:

• PBB Desak Malaysia Setop Pulangkan Pencari Suaka Myanmar, Ini Alasannya
• Serangan Udara Hantam Konser di Myanmar, 50-100 Orang Tewas
• Bom Meledak di Penjara Myanmar, 8 Orang Tewas

KIA dan sayap bersenjatanya termasuk di antara beberapa kelompok etnis yang selama beberapa dekade berjuang melawan militer untuk mendapatkan otonomi lebih besar.

Militer telah berkuasa di Myanmar selama hampir sebagian besar dari enam dekade, kecuali pada masa lima tahun ketika negara itu diperintah oleh pemerintah sipil yang terpilih secara demokratis, Aung San Suu Kyi.

KIA membentuk aliansi longgar dengan pemerintah bayangan, Pemerintah Persatuan Nasional, yang dibentuk pada 2021 setelah kudeta militer yang menyingkirkan Suu Kyi dari kekuasaan.

Menteri-menteri luar negeri dari 10 negara anggota ASEAN dijadwalkan mengadakan pertemuan khusus pekan ini di Indonesia untuk membahas “konsensus” lima poin yang dicapai dengan penguasa militer Myanmar.

Konsensus ini dimaksudkan untuk mengakhiri penindakan brutal junta terhadap kelompok-kelompok bersenjata yang menentang junta.

Baca juga: Kudeta Myanmar, Hukuman Penjara Aung San Suu Kyi Ditambah 3 Tahun Lagi