Kazakhstan Kurangi Masa Jabatan Presiden jadi 1 Periode 7 Tahun

NUR-SULTAN, KOMPAS.com - Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev pada Kamis (1/9/2022) mengumumkan pengurangan masa jabatan presiden menjadi satu periode tujuh tahun, dari semula maksimal dua periode masing-masing lima tahun.

Keputusan ini diumumkan bersama rencana mengadakan pemilihan presiden cepat pada musim gugur.

Dalam pidatonya di parlemen, Tokayev juga mengusulkan diadakan pemilihan parlemen cepat pada paruh pertama 2023, buntut terjadinya kerusuhan Kazakhstan pada awal tahun ini yang menewaskan lebih dari 200 orang.

Baca juga: Usai Kerusuhan, Kazakhstan Turunkan Harga Elpiji Rp 1.600 per Liter

"Saya mengusulkan agar kita mengadakan pemilihan presiden lebih awal pada musim gugur 2022," kata Tokayev seraya menyatakan bahwa diperlukan langkah-langkah untuk memperkuat kenegaraan dan mempertahankan momentum reformasi.

Pemilihan presiden Kazakhstan awalnya dijadwalkan pada 2024 dan pemilihan parlemen tahun 2025.

Masa jabatan presiden akan dibatasi satu periode tujuh tahun, kata Tokayev, dari dua masa jabatan dengan masing-masing lima tahun saat ini.

"Bagi saya, kepentingan negara di atas segalanya. Oleh karena itu, saya siap maju ke pemilihan presiden lebih awal, meskipun masa jabatan saya dikurangi," lanjut Tokayev dikutip dari kantor berita AFP.

Kerusuhan Kazakhstan pada Januari 2022 tumbuh dari protes damai atas lonjakan harga bahan bakar mobil.

Tokayev (69) ditunjuk langsung sebagai presiden pada 2019 oleh Nursultan Nazarbayev, yang memerintah Kazakhstan selama hampir 30 tahun.

Sebelum kerusuhan Kazakhstan pada Januari, Tokayev banyak dipandang sebagai penguasa di bawah bayang-bayang Nazarbayev dan kerabatnya yang super kaya.

Bahkan setelah mengundurkan diri sebagai presiden, Nazarbayev mempertahankan gelar konstitusional Elbasy atau Pemimpin Bangsa. Peran itu memberinya pengaruh atas pembuatan kebijakan terlepas dari posisi formalnya.

Baca juga:

• Kazakhstan Akan Buka Tabungan Anak di Bawah 18 Tahun untuk Beli Rumah
• Kronologi Kerusuhan Kazakhstan Versi Pemerintah: Penyebab Demo hingga Penetapan Hari Berkabung
• Usai Kerusuhan Kazakhstan, Warga Ungkap Kesulitan Hidup di Negara Kaya Sumber Daya

Konstitusi baru tidak mengakui status ini, sementara amendemen lain mencegah kerabat presiden memegang posisi pemerintah.

Baik mantan presiden maupun presiden saat ini adalah sekutu Rusia sebagai negara tetangga. Kedatangan pasukan dari blok keamanan yang dipimpin Moskwa memperkuat kendali Tokayev atas situasi pada Januari.

Namun, ada ketegangan antara Rusia dan Kazakhstan sejak invasi di Ukraina. Kazakhstan kini berusaha menyeimbangkan hubungan dengan Barat dan Moskwa sebagai sekutu.

Baca juga: Akar Kerusuhan Kazakhstan: 30 Tahun Pemerintahan Otokratik dan Hasil Ekonomi yang Tidak Merata