Kronologi Konflik di Laut Natuna, China Tuntut Indonesia Setop Pengeboran Migas, Klaim sebagai Wilayahnya

Kompas.com - 04/12/2021, 07:03 WIB

Aditya Jaya Iswara

Penulis

Lihat Foto

Kapal Coast Guard China dilihat dari kapal AL Indonesia yang sedang berpatroli di Zona Eksklusif Ekonomi (EEZ) di utara Pulau Natuna (11/1/2020)()

Peta wilayah sengketa di Laut China Selatan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menangkap sebanyak enam kapal nelayan berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara, Minggu (16/5/2021). Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang juga Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar mengatakan, keenam kapal tersebut diketahui melakukan penangkapan cumi secara ilegal.

Pemerintah Filipina mengatakan Rabu (31/3/2021) bahwa lebih dari 250 kapal China yang diyakini beroperasi oleh milisi telah terlihat di dekat enam pulau dan terumbu karang yang diklaim Manila di Laut Cina Selatan.

Beijing telah membuka pangkalan militer besar di sebuah pulau benteng yang menjadi sengketa di wilayah strategis seiring meningkatnya konflik di Laut China Selatan.

Sumber BBC,ABC News

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik Natuna memanas kembali setelah China menuntut Indonesia menyetop pengeboran minyak dan gas alam (migas), karena mengeklaim wilayah itu miliknya.

Padahal, Indonesia dengan tegas sudah mengatakan, ujung selatan Laut China Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan pada 2017 menamai wilayah itu Laut Natuna Utara.

Lalu bagaimana awal mula konflik terbaru di Laut Natuna Utara terjadi, dan bagaimana pendapat para pakar?

Berikut rangkumannya dari BBC Indonesia dan ABC Indonesia.

1. Klaim China di Laut Natuna Utara

Reuters pada Kamis (2/12/2021) melaporkan, China meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim di Laut China Selatan, yang diklaim kedua negara milik mereka. Masalah tersebut sudah terjadi sejak awal tahun ini tanpa jalan keluar.

Hal ini disampaikan oleh empat orang yang mengetahui masalah tersebut kepada kantor berita Reuters.

Anggota Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Muhammad Farhan, mengatakan kepada Reuters, ia menerima pengarahan perihal sepucuk surat dari diplomat China kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang dengan jelas meminta RI menghentikan pengeboran di rig sementara lepas pantai, karena aktivitas tersebut dilakukan di wilayah China.

"Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami," kata Farhan kepada Reuters.

BBC/UNCLOS/GOOGLE MAP Peta wilayah sengketa di Laut China Selatan.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan, "Setiap komunikasi diplomatik antarnegara bersifat privat dan isinya tidak dapat dibagikan." Dia menolak berkomentar lebih lanjut.

Adapun Kedutaan Besar China di Jakarta tidak menanggapi permintaan untuk memberikan komentar.

Selain Muhammad Farhan, tiga orang lainnya yang mengaku juga telah diberi pengarahan tentang masalah tersebut membenarkan adanya surat dari China.

Sebanyak dua orang di antaranya mengatakan, China berulang kali menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran.

2. Sikap Indonesia soal kepemilikan Laut Natuna Utara

Indonesia mengatakan ujung selatan Laut China Selatan adalah zona ekonomi eksklusif milik kedaulatan Republik Indonesia di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan pada 2017 menamai wilayah itu Laut Natuna Utara.

China keberatan dengan perubahan nama itu dan bersikeras bahwa jalur air tersebut berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut China Selatan, yang ditandai dengan "sembilan garis putus-putus" berbentuk U.

Namun, batasan ini tidak memiliki dasar hukum menurut Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada tahun 2016.

Halaman Berikutnya