Myanmar: Apa yang Bisa Diharapkan dari Pertemuan Pemimpin ASEAN

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan pemimpin-pemimpin negara Asia Tenggara (ASEAN) yang rencananya akan diadakan di Jakarta akhir pekan ini diharapkan dapat membuka jalan untuk penyelesaian krisis di Myanmar.

Asisten Direktur Humas Sekretariat ASEAN, Romeo Abad Arca, mengonfirmasi kepada BBC bahwa pertemuan tersebut akan diselenggarakan pada 24 April.

"Itu informasi yang kami terima," katanya tanpa memberikan detail lebih lanjut.

Baca juga: Pemimpin Junta Militer Myanmar Akan ke Jakarta, Hadiri Pertemuan ASEAN

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, juga belum bersedia mengungkap rincian tentang pertemuan pemimpin ASEAN.

Dia mengatakan mengatakan pihaknya masih menunggu pemberitahuan resmi dari Brunei Darussalam selaku ketua asosiasi.

Bagaimanapun, anggota DPR dan pengamat menilai pertemuan ASEAN ini dapat menjadi kesempatan bagi negara-negara anggota ASEAN, untuk mendesak pemerintahan militer di Myanmar menghentikan kekerasan terhadap warga sipil dan memulihkan proses demokrasi.

Dalam pertemuan ASEAN di Jakarta tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan Pemimpin Junta Militer Myanmar, Min Aung Hlaing, akan datang. Namun kabar itu belum dikonfirmasi oleh pihak junta.

Kabar kedatangan Aung Hlaing mengundang reaksi keras dari kalangan aktivis prodemokrasi Myanmar.

Alih-alih junta, mereka meminta ASEAN mengundang Pemerintahan Persatuan Nasional (National Unity Government, NUG), yang baru terbentuk dan dianggap mewakili rakyat Myanmar.

"Kadang-kadang kita harus melihat, kita harus mendengar suara rakyat ... dan Pemerintahan Persatuan Nasional adalah suara rakyat. Jadi saya pikir ASEAN harus mempertimbangkan keputusan itu, dan kita masih punya waktu untuk mempertimbangkannya," kata aktivis Myanmar Khin Sandar dalam acara diskusi virtual Senin (19/4/2021).

Para aktivis pro demokrasi di Asia yang tergabung dalam Aliansi Teh Susu (Milk Tea Alliance), telah menerbitkan surat terbuka kepada negara-negara anggota PBB dan ASEAN.

Mereka antara lain menuntut agar militer Myanmar tidak dilibatkan dalam upaya penyelesaian krisis di negara itu, serta mendukung proses dialog antara kelompok masyarakat sipil.

Baca juga: Penindasan Kelompok Agama Minoritas di China dan Myanmar Terparah di Dunia

Apa yang diharapkan dari pertemuan ini?

Banyak pihak ragu pertemuan ini akan menghasilkan sesuatu yang signifikan.

Ini mengingat ASEAN menganut prinsip non-interferensi. Artinya, setiap negara anggota ASEAN tidak dapat campur tangan dalam urusan dalam negara anggota lainnya.

Ditambah lagi, ASEAN tidak satu pendapat tentang Myanmar. Beberapa negara menganggap kudeta sebagai masalah internal Myanmar.