Myanmar: Apa yang Bisa Diharapkan dari Pertemuan Pemimpin ASEAN

Kompas.com - 22/04/2021, 06:45 WIB
Aktivis meneriakkan slogan-slogan saat mereka mengendarai sepeda dalam unjuk rasa solidaritas melawan kudeta militer Myanmar yang disebut Bike for Myanmar, di luar Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta, Indonesia, Sabtu, 17 April 2021. AP PHOTO/ DITA ALANGKARAAktivis meneriakkan slogan-slogan saat mereka mengendarai sepeda dalam unjuk rasa solidaritas melawan kudeta militer Myanmar yang disebut Bike for Myanmar, di luar Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta, Indonesia, Sabtu, 17 April 2021.

Para aktivis pro demokrasi di Asia yang tergabung dalam Aliansi Teh Susu (Milk Tea Alliance), telah menerbitkan surat terbuka kepada negara-negara anggota PBB dan ASEAN.

Mereka antara lain menuntut agar militer Myanmar tidak dilibatkan dalam upaya penyelesaian krisis di negara itu, serta mendukung proses dialog antara kelompok masyarakat sipil.

Baca juga: Penindasan Kelompok Agama Minoritas di China dan Myanmar Terparah di Dunia

Apa yang diharapkan dari pertemuan ini?

Banyak pihak ragu pertemuan ini akan menghasilkan sesuatu yang signifikan.

Ini mengingat ASEAN menganut prinsip non-interferensi. Artinya, setiap negara anggota ASEAN tidak dapat campur tangan dalam urusan dalam negara anggota lainnya.

Ditambah lagi, ASEAN tidak satu pendapat tentang Myanmar. Beberapa negara menganggap kudeta sebagai masalah internal Myanmar.

Namun anggota Komisi I DPR dari Partai Golkar, Christina Aryani, berpendapat prinsip non-interferensi tidak berarti ASEAN hanya tinggal diam.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dia berharap pertemuan para pemimpin ASEAN dapat menjadi kesempatan untuk menyamakan persepsi.

Yakni bahwa yang terjadi di Myanmar merupakan tragedi, di samping kemunduran dalam demokrasi, dan membahas apa yang akan dilakukan oleh ASEAN.

"Kami mendorong agar Indonesia selalu menyuarakan agar tercapai suatu keputusan dari forum ini, yang bisa menghentikan apa yang saat ini tengah bergejolak atau terjadi di Myanmar," katanya kepada BBC News Indonesia.

Menurut dia, pemerintahan militer yang merupakan pemerintahan de facto saat ini maupun pemerintahan sipil, dapat diajak duduk bersama untuk membicarakan jalan keluar terbaik bagi rakyat Myanmar.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Bertindak Brutal, Hampir 250.000 Orang Mengungsi

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X