Kompas.com - 22/04/2021, 06:45 WIB
Aktivis meneriakkan slogan-slogan saat mereka mengendarai sepeda dalam unjuk rasa solidaritas melawan kudeta militer Myanmar yang disebut Bike for Myanmar, di luar Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta, Indonesia, Sabtu, 17 April 2021. AP PHOTO/ DITA ALANGKARAAktivis meneriakkan slogan-slogan saat mereka mengendarai sepeda dalam unjuk rasa solidaritas melawan kudeta militer Myanmar yang disebut Bike for Myanmar, di luar Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta, Indonesia, Sabtu, 17 April 2021.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertemuan pemimpin-pemimpin negara Asia Tenggara (ASEAN) yang rencananya akan diadakan di Jakarta akhir pekan ini diharapkan dapat membuka jalan untuk penyelesaian krisis di Myanmar.

Asisten Direktur Humas Sekretariat ASEAN, Romeo Abad Arca, mengonfirmasi kepada BBC bahwa pertemuan tersebut akan diselenggarakan pada 24 April.

"Itu informasi yang kami terima," katanya tanpa memberikan detail lebih lanjut.

Baca juga: Pemimpin Junta Militer Myanmar Akan ke Jakarta, Hadiri Pertemuan ASEAN

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, juga belum bersedia mengungkap rincian tentang pertemuan pemimpin ASEAN.

Dia mengatakan mengatakan pihaknya masih menunggu pemberitahuan resmi dari Brunei Darussalam selaku ketua asosiasi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bagaimanapun, anggota DPR dan pengamat menilai pertemuan ASEAN ini dapat menjadi kesempatan bagi negara-negara anggota ASEAN, untuk mendesak pemerintahan militer di Myanmar menghentikan kekerasan terhadap warga sipil dan memulihkan proses demokrasi.

Dalam pertemuan ASEAN di Jakarta tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand mengatakan Pemimpin Junta Militer Myanmar, Min Aung Hlaing, akan datang. Namun kabar itu belum dikonfirmasi oleh pihak junta.

Kabar kedatangan Aung Hlaing mengundang reaksi keras dari kalangan aktivis prodemokrasi Myanmar.

Alih-alih junta, mereka meminta ASEAN mengundang Pemerintahan Persatuan Nasional (National Unity Government, NUG), yang baru terbentuk dan dianggap mewakili rakyat Myanmar.

"Kadang-kadang kita harus melihat, kita harus mendengar suara rakyat ... dan Pemerintahan Persatuan Nasional adalah suara rakyat. Jadi saya pikir ASEAN harus mempertimbangkan keputusan itu, dan kita masih punya waktu untuk mempertimbangkannya," kata aktivis Myanmar Khin Sandar dalam acara diskusi virtual Senin (19/4/2021).

Halaman Selanjutnya
Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X