Korea Utara Luncurkan Rudal, Biden: Itu Bukan Provokasi

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden AS Joe Biden menanggapi kabar Korea Utara yang meluncurkan rudal jarak pendek.

Peluncuran itu merupakan manuver pertama yang dilakukan Pyongyang sejak Biden menjabat pada 20 Januari lalu.

Sepanjang akhir pekan, muncul kabar negara pimpinan Kim Jong Un itu menembakkan proyektil ke udara.

Baca juga: Bermaksud Tantang Biden, Korea Utara Uji Coba Rudalnya

Namun, proyektil itu diketahui merupakan rudal penjelajah non-balistik, yang tidak melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB.

Peluncuran yang awalnya diberitakan media AS, kini sudah mendapat konfirmasi Washington maupun Korea Selatan.

Berdasarkan keterangan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, dua rudal penjelajah itu ditembakkan ke Laut Kuning dari Onchon, Minggu (21/3/2021).

Insiden itu terjadi setelah Korea Utara mengritik langkah AS dan Seoul yang tetap menggelar latihan militer gabungan.

"Kami sudah mendapatkan konfirmasi bahwa tidak ada yang berubah," jelas Biden saat dikonfirmasi awak media.

Dilansir BBC Selasa (23/3/2021), presiden 78 tahun tersebut ditanya apakah Pyongyang telah memprovokasi AS.

Baca juga: Menhan AS ke Korea Utara: Kami Siap Bertempur Malam Ini Juga

"Tidak, berdasarkan kementerian pertahanan, ini hal biasa. Tidak ada hal besar dari perbuatan mereka," kata dia.

Resolusi Dewan Keamanan PBB, yang menghasilkan sanksi, melarang Korea Utara menembakkan rudal balistik yang dianggap berbahaya.

Sejumlah pejabat senior AS juga menerangkan, apa yang dilalukan negara penganut ideologi Juche itu melakukan "latihan militer normal".

Para pejabat itu menerangkan, mereka kini tengah merampungkan tahap akhir kebijakan terhadap Pyongyang.

Baca juga: Korut Putus Hubungan dengan Malaysia Usai Warganya Diekstradisi ke AS

Mereka berencana mengundang para penasihat keamanan dari Korea Selatan dan Jepang untuk berdiskusi.

Sebelumnya, pemerintahan Biden diketahui sudah mencoba mendekati Korea Utara dan membuat kontak diplomatik.

Pyongyang saat ini masih belum mengakui pemerintahan AS yang sekarang, di mana relasi dua negara masih dalam kondisi tegang.