Sri Lanka Akan Larang Muslim Pakai Burka dan Tutup Seribu Sekolah Islam

KOLOMBO, KOMPAS.com - Sri Lanka akan melarang pemakaian burka dan menutup lebih dari seribu sekolah Islam dalam kebijakan terbarunya.

Kebijakan ini akan mempengaruhi populasi umat Muslim yang menjadi minoritas di negara itu, seperti yang dilansir dari ABC Indonesia pada Senin (15/3/2021). 

Menteri Keamanan Publik Sri Lanka, Sarath Weerasekera mengatakan dia telah menandatangani sebuah dokumen pada Jumat (12/3/2021) lalu untuk diajukan ke kabinet.

Baca juga: Bendera Negaranya Dijual Jadi Bikini dan Keset, Sri Lanka Protes ke Amazon

Isi dari dokumen ini adalah aturan pelarangan penutup wajah penuh atau burka yang dikenakan oleh beberapa perempuan Muslim dengan alasan "keamanan nasional".

"Di masa lampau, perempuan dan gadis Muslim tidak pernah mengenakan burka," katanya.

"Ini adalah tanda ekstremisme agama yang muncul baru-baru ini."

"Kami pasti akan melarangnya."

Sebelumnya, pemakaian burka di negara dengan populasi yang mayoritas beragama Buddha pernah juga dilarang untuk sementara waktu.

Baca juga: Sri Lanka akan Larang Pemakaian Burkak dan Tutup 1.000 Madrasah

Pelarangan tersebut terjadi pada 2019, setelah serangan bom Minggu Paskah di gereja dan hotel di Sri Lanka yang menewaskan lebih dari 260 orang.

Dua kelompok Muslim lokal yang telah berjanji setia kepada kelompok Negara Islam telah dituding ada di belakang serangan di enam lokasi, yakni dua gereja Katolik Roma, satu gereja Protestan dan tiga hotel papan atas.

Pada akhir tahun yang sama, Gotabaya Rajapaksa, yang terkenal karena menumpas pemberontakan selama puluhan tahun di utara negara itu sebagai menteri pertahanan, terpilih sebagai presiden setelah berjanji akan menindak keras ekstremisme.

Rajapaksa dituduh melakukan pelanggaran hak asasi selama perang, namun ia membantah tuduhan itu.

Baca juga: Sri Lanka Akhirnya Izinkan Muslim Lakukan Penguburan Jenazah Covid-19

Lebih dari 1.000 sekolah Islam akan dilarang

Menteri Keamanan Weerasekera mengatakan Pemerintah juga berencana untuk melarang lebih dari 1.000 madrasah yang menurutnya melanggar kebijakan pendidikan nasional.

"Tidak ada seorang pun yang boleh membuka sekolah dan kemudian mengajarkan apapun yang Anda inginkan kepada anak-anak," katanya.

Langkah pemerintah pada pelarangan burka dan sekolah sejalan dengan aturan tahun lalu yang mengamanatkan prosesi kremasi bagi korban Covid-19.