Dituding Dukung Hezbollah dan Korupsi, Pejabat Lebanon Kena Sanksi AS

BEIRUT, KOMPAS.com – Ketua Parlemen Lebanon Nabih Beri dan mantan Menteri Pekerjaan Umum Lebanon Youssef Fenianos dijatuhi sanksi Amerika Serikat (AS) karena dituduh mendukung Hezbollah dan skandal korupsi.

Keduanya dijatuhi sanksi pada Selasa (8/9/2020) sebagaimana dilansir dari Al Arabiya.

Fenianos terlibat dalam korupsi dengan mengalihkan dana dari kementeriannya "untuk mendukung sekutu politiknya".

Dia adalah menteri Pekerjaan Umum Lebanon yang menjabat pada 2016 hingga awal 2020.

Baca juga: Tentara Lebanon Temukan 4,35 Ton Amonium Nitrat di Dekat Pelabuhan Beirut Lagi

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa para pemimpin politik Lebanon telah mengabaikan tanggung jawab mereka dalam memenuhi kebutuhan rakyat Lebanon.

Sebaliknya, sambung Pompeo, mereka justru membangun sistem politik yang melayani kepentingan pribadi mereka.

Pompeo mengatakan AS akan terus mendukung seruan rakyat Lebanon yang menuntut diakhirinya korupsi dan stagnasi politik.

Selain itu, ada nama Mantan Menteri Keuangan Ali Hasan Khalil yang juga dijatuhi sanksi oleh Negeri “Uncle Sam”.

Baca juga: Tim Penyelamat Selidiki Detak Jantung di Lokasi Ledakan Ibu Kota Lebanon

Khalil dan Fenianos dituduh bersekongkol dengan Hezbollah dengan mengorbankan rakyat dan institusi Lebanon.

“Kedua pejabat Lebanon mengungkapkan posisi kekuasaan mereka untuk mengisi kantong merek sendiri dan mengkhianati kepercayaan publik," kata para pejabat AS kepada wartawan dalam konferensi online.

Para pejabat mengatakan AS tidak akan ragu untuk memberikan sanksi kepada individu lain yang mendukung Hezbollah.

"Kedua mantan menteri itu benar-benar menjadi contoh cara lama yang korup dalam berbisnis di antara elit politik Lebanon," kata salah satu pejabat AS.

Baca juga: Gelar Audiensi Umum, Paus Fransiskus Cium Bendera Lebanon

Sedangkan Khalil mencoba melobi sanksi AS yang lebih ringan agar Hezbollah tetap mendapat dana ketika menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Khalil adalah Menteri Keuangan Lebanon yang menjabat pada 2014 hingga awal 2020.

"Saat memegang posisi di kabinet Lebanon sebelumnya, Fenianos dan Khalil mengarahkan bantuan politik dan ekonomi kepada Hezbollah, termasuk memastikan perusahaan milik Hezbollah memenangkan kontrak pemerintah senilai jutaan dollar AS dan memindahkan uang dari kementerian pemerintah ke lembaga terkait Hezbollah," kata Pompeo.

Baca juga: Presiden Perancis: Para pemimpin Lebanon Berjanji Bentuk Kabinet Krisis dalam 2 Minggu